Berita Sragen

Kendaraan Dinas Tidak Boleh Menggunakan BBM Bersubsidi, Sekda Sragen Dukung MyPertamina

Kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen diwajibkan menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi

TRIBUN JATENG/MAHFIRA PUTRI
Kendaraan dinas Pemkab Sragen ketika terparkir di Gedung DPRD Sragen 

TRIBUNJATENG.COM, SRAGEN – Kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen diwajibkan menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi.

Namun tidak ada jaminan peraturan itu dilaksanakan oleh para Aparatur Sipil Negara (ASN). Pasalnya ada yang menggunakan kendaraan dinas untuk keperluan pribadi. 

Sekretaris Daerah (Sekda) Sragen, Tatag Prabawanto menegaskan semua kendaraan dinas baik roda dua maupun roda empat harus menggunakan Pertamax.

"Sesuai aturan yang dulu belanja harus Pertamax, yang tidak bisa kami kontrol ketika kendaraan itu dipakai untuk pribadi.

Dia pergi keluar kota (timbang aku tuku Pertamax tak tukokne pertalite) (daripada beli Pertamax pertalite," kata Sekda Tatag, usai membuka sosialisasi pendaftaran MyPertamina.

Atas dasar itulah, Sekda mendukung penggunaan aplikasi MyPertamina.

Tatag mengatakan aplikasi ini bisa sebagai pengawasan terhadap konsumen BBM bersubsidi, Pertalite dan Solar.

"Makanya kalau aplikasi ini berjalan bisa satu data. Satu data NIK dan satu data satu nomor polisi kendaraan," lanjut Tatag, Kamis (21/7/2022).

Meskipun mendukung, Sekda juga meminta kepada Pertamina agar aplikasi MyPertamina tidak carut-matut ketika nanti sudah diaplikasikan.

Dirinya berkaca kepada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang masih carut-marut dan bisa disiasati.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved