Berita Sragen

Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor ke PAD di Sragen Mencapai 30 Persen

Kontribusi pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sragen ke PAD mencapai 30 persen.

Penulis: Mahfira Putri Maulani | Editor: sujarwo
Tribun Jateng/Mahfira Putri Maulani
Antrean warga yang akan melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor di UPTD Samsat Sragen 

TRIBUNJATENG.COM, SRAGEN – Kontribusi pajak kendaraan bermotor maupun bea balik nama di Sragen ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak kendaraan bermotor mencapai 30 persen.

Total nominal dari pajak sendiri mencapai Rp 173 miliar non tunggakan. Total ini belum termasuk bea balik nama kendaraan di Sragen mencapai Rp 97 miliar.

"Kontribusi PAD dari pajak 30 persen baik dari penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama. Bea balik nama tidak termasuk dalam total pajak."

"Namun pajak atas pembelian kendaraan baru dan juga atas kendaraan yang second atau bekas," kata Kepala Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Kabupaten Sragen atau Samsat Sragen, Sri Marjoko

Marjoko menyampaikan masih ada 174.000 kendaraan di Sragen nunggak bayar pajak senilai Rp 52 miliar. Jumlah itu dari total 600 ribu kendaraan di Kabupaten Sragen per akhir Juni 2022.

Atas tunggakan ini, dirinya meminta seluruh pihak untuk mensosialisasikan pentingnya membayar pajak. Dia melanjutkan dari PAD tersebut Sragen akan mendapatkan bagi hasil dan masuk ke APBD Sragen.

APBD tentunya dapat digunakan untuk pembangunan di Sragen dan juga di Jawa Tengah. Baik untuk jalannya pemerintahan maupun untuk membangun sarana prasarana yang ada di Sragen maupun yang ada di Jawa Tengah.

Kesadaran Pajak Rendah

Marjoko juga menyampaikan kesadaran masyarakat bayar pajak juga masih rendah. Yakni 29 persen dengan total nominal Rp 52 miliar. Menurutnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi.

"Ada beberapa hal kenapa kesadaran masih kurang, yang pertama bisa juga itu faktor lupa, yang kedua bisa karena kondisi ekonomi setelah dihantam Covid-19," katanya.

Selain itu faktor lain kendaraan sudah dijual atau sudah dipindah tangankan, namun dari pemilik tidak melaporkan ke Samsat Sragen.

Marjoko menyampaikan agar masyarakat yang telah menjual kendaraannya agar dilaporkan ke Samsat Sragen agar pihaknya bisa melakukan pemblokiran, sehingga beban kewajiban pajak balik nama menjadi pemilik baru atau yang membeli.

Selain itu juga sekaligus memperbaharui data agar data kendaraan database ini betul-betul tertib. Faktor lainnya ialah kondisi kendaraan yang sudah tua atau kadaluarsa. (*)

Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved