Kekosongan Jabatan Eselon II,III, IV Bisa Lama, Kepala BKD Batang: Kebijakan ASN Harus Izin Mendagri

TRIBUNJATENG.COM, BATANG - Kekosongan jabatan eselon II, III dan IV di lingkungan Pemkab Batang bisa berlangsung lama. 

Hal itu lantaran dalam aturan kebijakan Penjabat (Pj) Bupati dalam mengisi pejabat definitif ataupun melantik harus izin Menteri Dalam Negeri. 

"Semua kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan ASN harus minta izin ke Mendagri," tutur Kepala Bidang Kepegawaian Daerah (BKD) Batang Supardi kepada Tribunjateng.com, Selasa (26/7/2022).

Lebih lanjut dikatakannya, dalam pengisian jabatan yang kosong atau pelantikan jabatan akan dilaksanakan setelah Pj Bupati Batang menjabat lebih dari tiga bulan. 

"Jujur saja saya melihat pakai nurani, karena harapan kami minimal pengisian jabatan setelah tiga bulan lebih menjadi Pj Bupati baru kita akan mengajukan izin ke Mendagri. Kalau baru sebulan dua bulan kelihatanya ada target tersendiri, inilah  yang kita hindari jadi secara psikis Bu Pj sendiri mangatakan jangan terlalu cepat," imbuhnya

Saat ini Pj Bupati Batang masih konsentrasi di pelayanan masyarakat, karena kekosongan jabatan bisa dijabat oleh pelaksana tugas (Plt). 

"Ada beberapa jabatan eselon II yang kita Plt- kan seperti Asisten II, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, di bulan Agustus ini Kepala Dishub juga masuk masa pensiun, nanti akan kita Plt-kan," ungkapnya. 

Ia pun menjelaskan dalam kebijakan menentukan Plt butuh pertimbangan, bukan masalah kemampuan dan ketidak mampuan seseorang. 

"Menunjuk seseorang menjadi Plt, jangan sampai seseorang itu ada harapan, itu menjadi ke hati-hatian kita," pungkasnya. (*)