Berita Sukoharjo

Serapan APBD 2022 Sukoharjo Baru 35 Persen, Bupati Wanti-wanti para Kepala Dinas Soal Ini

Serapan APBD 2022 Kab Sukoharjo hingga Juni atau Triwulan 2 baru mencapai 35 persen.

Penulis: khoirul muzaki | Editor: sujarwo
Tribun Jateng/Khoirul muzaki
Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) Triwulan II 2022 di Auditorium Gedung Menara Wijaya, Rabu (27/7/2022). 

TRIBUNJATENG.COM, SUKOHARJO - Serapan APBD 2022 Kabupaten Sukoharjo hingga Juni atau Triwulan 2 baru mencapai 35 persen dari total belanja Rp 2,128 triliun atau sebesar Rp 753,1 miliar. 

Serapan paling rendah terjadi di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora). Dari anggaran Rp 61,4 miliar di dinas itu baru terserap Rp 4,3 miliar atau 7 persen. 

Belum maksimalnya penyerapan anggaran di Dispora dikarenakan pembangunan GOR Tipe B sebesar Rp 52,3 miliar mengalami gagal lelang. 

"Gagal lelang dan tidak cukup waktu untuk melakukan lelang ulang,”kata Asisten II Sekda RM Suseno Wijayanto, Kamis (28/7/2022) 

Serapan paling rendah berikutnya ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), dimana dari totap anggaran Rp141,9 miliar baru terserap Rp21,6 miliar atau 15,20 persen. 

Kemudian Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM dari anggaran Rp38,2 miliar baru terserap Rp 9,7 miliar atau 25,46 persen. 

Hal tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) Triwulan II 2022 di Auditorium Gedung Menara Wijaya, Rabu (27/7/2022). 

Bupati Sukoharjo, Etik Suryani menyampaikan, Rakor POK merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan pelaksanaan APBD yang tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan didukung dengan tertib administrasi, yang dilaksanakan masing-masing pimpinan OPD selaku pengguna anggaran.

Melalui upaya pengendalian yang sistematis tersebut, ia berharap kegiatan yang sudah direncanakan dapat tercapai dengan baik. Ini sebagai bagian dari perwujudan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat.

Rakor POK sekaligus untuk mengevaluasi jalannya pemerintahan tiap 3 bulan sekali ini. Ini menjadi evaluasi bagi perangkat daerah yang mendapatkan hambatan, baik dalam melaksanakan kegiatan terkait anggaran maupun pelaksanaan pembangunan fisiknya. 

“Kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pembangunan fisik, agar proyek pembangunan dilaksanakan dengan maksimal dan dengan pengawasan yang ketat sehingga pelaksanaannya tidak mengalami hambatan/keterlambatan dan dapat selesai tepat waktu,” katanya. (*)

Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved