UKSW Salatiga
Hadir di UKSW, Moeldoko Ungkap Tantangan Ketahanan Indonesia
UKSW mengadakan seminar kebangsaan bertajuk “Membangun Wawasan Kebangsaan di Era Disrupsi Informasi.
Penulis: Abduh Imanulhaq | Editor: galih permadi
lihat foto
Oleh karena itu pemerintah dituntut untuk dapat bekerja cepat dan profesional, dengan tetap berhati-hati dan menaati asas clean goverment dan juga good governance.
Tidak mudah bagi pemerintah untuk mencari titik keseimbangan antara demokrasi dan stabilitas.
Menghadapi kondisi ini, pria yang pernah menjabat sebagai Panglima TNI ini menyebut bahwa generasi muda sebagai calon pemimpin di masa depan perlu disiapkan agar cita-cita Indonesia menjadi negara maju tahun 2045 tercapai.
“Generasi muda perlu memiliki kemampuan memecahkan masalah kompleks, berpikir kritis, serta kreatif dan inovasi.
Hal itu menjadi kunci untuk menghadapi tantangan ketahanan Indonesia saat ini. Tanpa ketiga kunci itu, kita akan ketinggalan. Be innovative or die,” imbuhnya.
Sementara itu, Doktor Geopolitik Universitas Pertahanan (Unhan) RI, Dr. Ir. Hasto Kristiyanto, M.M., menyebut bahwa tujuh variabel pemikiran geopolitik Soekarno dapat menjadi peta jalan kebijakan pertahanan negara dalam mengkaji dan melahirkan kebijakan pertahanan negara.
“Pemikiran geopolitik Soekarno bercorak kritis sebagai progressive geopolitical coexistence berdasarkan pada body of knowledge dan tujuh variabel geopolitik Soekarno.
Ketujuh variabel itu yakni demografi, teritorial, sumber daya alam, militer, politik, ko-eksistensi damai serta sains dan teknologi,” ucap peneliti pemikiran politik Soekarno dan relevansinya terhadap pertahanan negara tersebut.
Teori geopolitik Soekarno disebutnya sangat relevan sebagai landasan kebijakan luar negeri dan pertahanan negara di dalam menghadapi pertarungan geopolitik kontemporer saat ini.
Lebih lanjut, keterkaitan antara kepemimpinan nasional yang memiliki cara pandang geopolitik di dalam upaya memperjuangkan national interest dalam dialektika dunia global, diwujudkan dalam upaya membangun, mendayagunakan seluruh instrument of national power bagi ketahanan nasional Indonesia.
Selain keduanya, turut hadir sebagai narasumber dalam seminar ini adalah Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, Dr. Ir. Donny Yoesgiantoro, M.M., M.P.A, Mantan Ketua Dewan Pers dan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ir. Yoseph Stanley Adi Prasetyo serta Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI Andi Widjajanto, S.Sos., M.Sc.(*)
