Bina Aparatur Pemdes, Bupati Pati Haryanto Bahas Kemudahan Investor hingga Data Kemiskinan

TRIBUNJATENG.COM, PATI - Bupati Pati Haryanto mengajak para kepala desa untuk menyikapi berbagai persoalan yang ada di pemerintahan.

Baik di pemerintahan pusat, daerah, maupun di tingkat desa.

Menurut dia, dengan banyaknya regulasi yang ada, kadang terjadi ketimpangan yang akhirnya membuat pengampu kebijakan di tingkat daerah ragu untuk mengambil keputusan. 

Hal itu dinilai dapat menghambat investasi dan pelayanan masyarakat.

Padahal menurutnya investor mesti dibantu dengan regulasi yang mudah.

“Kalau ada investor harus dibantu, jangan malah dipersulit. Sebab investor itu sangat membantu pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja. Tujuannya apa, tujuannya adalah ada investor di situ (masyarakat) kita bisa nyambut gawe (bekerja). Kemarin di Juwana saya mengadakan temu pengusaha itu sudah direspon. Mudah-mudahan nanti berdampak baik,” terang dia dalam rilis Prokompim Setda Kabupaten Pati, Rabu (3/8/2022).

Hal itu ia sampaikan saat bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Pati Jumani memberikan pembinaan aparatur Pemerintah Desa di Kecamatan Batangan dan Kecamatan Juwana, Selasa (2/8/2022).

Kepada aparatur pemerintahan desa, Haryanto juga memberi arahan agar data kemiskinan dan penerima bantuan disesuaikan.

Sehingga tidak terjadi ketimpangan. Melalui data tersebut nantinya pemerintah dapat memfasilitasi melalui Kepala OPD.

Dengan melibatkan Kepala OPD ini, lanjut Haryanto, nantinya angka kemiskinan di Kabupaten Pati ini akan mengalami penurunan. Karena, yang tadinya tidak mendapatkan bantuan akhirnya mendapatkan bantuan karena sudah terdata. 

Haryanto berkisah pada saat awal dirinya menjabat, angka kemiskinan di Kabupaten Pati sebesar 13,6 persen.

Kemudian di 2018 mengalami penurunan menjadi 9,4 persen. 

Adapun tahun 2022 kembali naik menjadi 10 persen karena adanya pandemi Covid-19.

“Sangat berdampak ke hampir semua aspek," kata dia.

Pandemi Covid-19 menurut dia juga cukup menyulitkan pemerintahan desa, karena dana desa harus dipotong hingga 40 persen untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).