Breaking News:

DBHCHT Bagi Pensiunan Buruh Rokok

Ribuan Pensiunan Buruh Rokok Diusulkan Terima Bantuan Iuran JKN‎

FSP RTMM-SPSI Kudus usulkan pekerja rokok yang pensiun bisa dapatn bantuan iuran JKN.

Penulis: raka f pujangga | Editor: sujarwo
Tribun Jateng/Raka F Pujangga
Aktivitas buruh rokok di PR Rajan Nabadi, Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) Kudus, beberapa waktu lalu. 

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS -  Federasi Serikat Pekerja (FSP) RTMM-SPSI Kabupaten Kudus mengusulkan agar pekerja rokok yang telah pensiun bisa mendapatkan bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Ketua FSP RTMM-SPSI Kabupaten Kudus, Subaan Abdul Rohman menyampaikan, ‎telah bertemu dengan instansi terkait agar tidak hanya buruh rokok yang terkena PHK saja yang bisa mendapatkan bantuan iuran.

Namun, buruh rokok yang sudah pensiun juga bisa memperoleh bantuan iuran JKN tersebut.

"Kami berharap supaya pekerja yang sudah purna tugas bisa dialihkan dari Peserta Penerima Upah (PPU) menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI)," kata dia, kepada Tribunjateng, Kamis (4/8/2022).

Subaan menjelaskan, sudah memiliki data buruh rokok yang dinilai layak untuk memperoleh ‎bantuan iuran.

Pasalnya masih ada buruh rokok yang telah pensiun tersebut dalam kondisi ekonomi yang kurang sejahtera.

Sehingga RTMM-SPSI Kabupaten Kudus menilai perlu membantu kesejahteraan buruh rokok tersebut.

"Harapannya kami mereka ini juga bisa dicover iurannya dengan ‎proses yang tidak bertele-tele," ujar dia.

Jumlah pekerja yang terkena PHK dan pensiun itu, kata Subaan, jumlahnya mencapai ribuan orang.

‎Kendati demikian, dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 215 tahun 2021 hanya buruh rokok yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) termasuk dalam program pembinaan lingkungan sosial untuk bidang kesejahteraan masyarakat.

Sehingga mereka layak untuk mendapatkan bantuan iuran JKN yang dialokasikan dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) 2022.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus mengalokasikan anggaran Rp 13 miliar dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) 2022 untuk program Jaminan Ke‎sehatan Nasional (JKN).

Anggaran tersebut diharapkan dapat membantu meringankan biaya pengobatan bagi masyarakat kurang mampu.

"Kami juga sudah berkoordinasi dengan Ketua DPRD, Dinas Sosial, dan DKK agar usulan ini bisa diterima," ujar dia. (*)

Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved