Berita Semarang

Wulandari Pertahankan Disertasi Proses Tata Cara Penyelesaian Perkara Pidana pada Masyarakat Adat

Cahya Wulandari mempertahankan disertasinya di Program Doktor Hukum Fak Hukum Undip.

Penulis: amanda rizqyana | Editor: sujarwo
Dok. Cahya Wulandari
Cahya Wulandari, S.H., M.Hum., mempertahankan disertasinya di Program Doktor Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) Kampus Pleburan Kota Semarang pada Jumat (5/8/2022). 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Cahya Wulandari, S.H., M.Hum., mempertahankan disertasinya di Program Doktor Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) Kampus Pleburan Kota Semarang pada Jumat (5/8/2022).

Dosen hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (Unnes) berhasil ia pertahankan disertasi ialah proses tata cara penyelesaian perkara pidana pada masyarakat adat, khususnya pada Dayak Ngaju yang merupakan suku asli Kalimatan Tengah.

Pada penelitiannya, masyarakat Dayak Ngaju meneyelesaikan perkara pidana menggunakan tata cara mereka atau tata cara adat.

Penyelesaian menggunakan tata cara adat ini bertujuan untuk mendamaikan antarpihak dan mengakomodasi kepentingan para pihak yang berperkara.

"Tujuannya untuk mendamaikan antarpihak, tidak hanya pelaku, tetapi juga korban," ujar Cahya, M.Hum., seusai Sidang Tertutup Disertasi yang digelar di 

Ia menambahkan, tata cara tersebut  nilai-nilai yang kini mulai dikenal masyarakat dengan istilah restorative justice.

Restorative justice merupakan upaya pemulihan keadaan para pihak dengan tujuan untuk mendamaikan.

Cahya Wulandari, S.H., M.Hum., mempertahankan disertasinya di Program Doktor Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) Kampus Pleburan Kota Semarang pada Jumat (5/8/2022).
Cahya Wulandari, S.H., M.Hum., mempertahankan disertasinya di Program Doktor Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) Kampus Pleburan Kota Semarang pada Jumat (5/8/2022). (Dok. Cahya Wulandari)

"Hasil dari perdamaian itu diharapkan tetap terjadi persaudaraan di antara mereka. Jadi istilahnya win-win solution, bukan win-lose solution," ujar Cahya, M.Hum.

Ia pun menjelaskan, temuan dari kajian disertasi tersebut hybrid penal mediation yaitu sebagai suatu mekanisme atau proses penyelesaian perkara pidana yang menggunakan kearifan lokal.

Tata cara atau proses penyelesaian perkara pidana secara adat diakui di dalam sistem hukum nasional dan akta perdamaian atau perjanjian damai antara para pihak yang berperkara bisa menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk mengeluarkan surat ketetapan penghentian penyidikan atau penuntutan.

Dari kajian ini, dia berharap perjanjian damai antarpihak berperkara khususnya dalam masyarakat adat bisa menjadi dasar agar suatu perkara bisa diselesaikan tanpa sampai ranah peradilan.

Cahya, M.Hum., pun menjelaskan  di dalam RKUHP 2019 itu diatur tentang the living law, hukum yang hidup di masyarakat.

"Ketika itu memang ingin diakui nilai-nilai yang hidup di masyarakat, tentunya juga harus mengakui juga mekanisme atau tata cara penyelesaian perkara di lingkup mereka dengan mengakomodasi surat kesepakatan damai yang telah dicapai dalam mediasi penal sebagai salah satu alasan gugurnya kewenangan penuntutan," terangnya.

Cahya Wulandari, SH, M.Hum, mempertahankan disertasinya di Program Doktor Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) Kampus Pleburan Kota Semarang pada Jumat (5/8/2022).
Cahya Wulandari, SH, M.Hum, mempertahankan disertasinya di Program Doktor Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) Kampus Pleburan Kota Semarang pada Jumat (5/8/2022). (Dok. Cahya Wulandari)

Bertindak sebagai ketua dalam sidang ujian disertasi ialah Prof. Dr. Retno Saraswati, M.Hum., dan juga selaku penguji.

Kemudian bertindak sebagai sekretaris sidang, Kapala Program Studi (Kaprodi) Program Doktor Hukum Undip Dr. Sukirno, S.H., M.Si.

Sedang selaku promotor dan kopromotor sekaligus penguji yakni Prof. Dr. Esmi Warassih Pujirahayu, S.H., M.S., bersama dengan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) sekaligus Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum.

Penguji lain yakni Prof. Dr. Pujiyono, M.Hum., dan Prof. Dr. Yusriyadi, S.H., M.S., dari Prodi Pascasarjana Hukum Undip dan Mirza Satria Buana, S.H., M.H., PhD., dari Prodi Pascasarjana Hukum Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin Kalimantan Selatan. (*)

Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved