Berita Sukoharjo

Bupati Etik Suryani dan DPRD Sukoharjo Tandatangani MoU KUA PPAS, Ini Saran Dewan

Bupati Sukoharjo bersama DPRD Sukoharjo menandatangani Nota Kesepakatan KUA-PPAS.

Penulis: khoirul muzaki | Editor: sujarwo
Tribun Jateng/Khoirul muzaki
Bupati Sukoharjo Etik Suryani bersama DPRD Sukoharjo menandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun 2023 dalam Rapat Paripurna DPRD Sukoharjo, Kamis (11/8/2022) malam. 

TRIBUNJATENG.COM, SUKOHARJO - Bupati Sukoharjo Etik Suryani bersama DPRD Sukoharjo menandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun 2023.

Penandatanganan dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD Sukoharjo, Kamis (11/8/2022) malam.

Penandatanganan dilakukan oleh Bupati Etik Suryani, Ketua DPRD, Wawan Pribadi dan unsur pimpinan DPRD lainnya.

Bupati Sukoharjo, Etik Suryani menyampaikan, mengacu kepada Ketentuan Umum Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, KUA-PPAS APBD yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD, Kepala Daerah menerbitkan Surat Edaran tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD yang disiapkan oleh TAPD.

Menurut Bupati, RKA–SKPD yang disusun oleh Kepala Perangkat Daerah memuat Rencana Pendapatan, Rencana Belanja untuk masing-masing Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, serta objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.

Juga memuat informasi tentang Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Standar Biaya, Prestasi kerja yang akan dicapai dari program kegiatan dan Sub Kegiatan. 

RKA-SKPD merupakan bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

“Terima kasih kepada para Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah bekerja keras membahas Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023 dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah,” ujar Bupati, Jumat (12/8/2022) 

Rapat Paripurna DPRD dipimpin langsung Ketua DPRD Sukoharjo, Wawan Pribadi. Sebelum penandatangan, DPRD membacakan kesimpulan pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD. Dalam kesempatan tersebut, Banggar DPRD menyampaikan 27 saran dan masukan kepada Bupati.

Saran dan masukan tersebut antara lain terkait Dana Insentif Daerah (DID) Tahun 2023 agar segera dikoordinasikan dengan Pemerintah Pusat untuk menyesuaikan indikator yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat. 

Ini agar di tahun 2023 Sukoharjo kembali mendapatkan DID. Sementara untuk meminimalisir tunggakan pajak hotel, restauran, serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diharapkan Pemerintah Daerah melakukan langkah percepatan penagihan piutang pajak di antaranya dengan pemasangan stiker “Belum Bayar Pajak” terhadap objek pajak, serta menonaktifkan sementara nomor objek pajaknya.

Banggar juga memberi masukan tentang RTLH. Sebab menurut data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2022 terdapat sekitar 7.800 unit RTLH yang belum ditangani. 

Jika hanya mengandalkan sumber dana bantuan seperti tahun sebelumnya dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, APBD Kabupaten Sukoharjo dan bantuan CSR dari Bank Jateng, maka proses itu akan memakan waktu yang lama.

Untuk itu, Banggar menyarankan adanya sumber dana dari bantuan CSR dari BUMD yang ada di Sukoharjo dan perusahaan-perusahaan besar lainya. 

Banggar DPRD Sukoharjo merekomendasikan untuk pengadaan seperangkat gamelan untuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). (*)

Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved