Fokus: Jangan Ragu Soal Subsidi, Pak

Tajuk Ditulis Oleh Jurnalis Tribun Jateng, Galih Pujo Asmoro

TRIBUNJATENG.COM - Tanda-tanda pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) sepertinya semakin jelas. Sinyal pengurangan subsidi energi seolah makin kentara. Hal itu dilakukan karena beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) mulai terbatas untuk menyubsidi energi, termasuk BBM. Jika harga BBM naik, pemerintah sudah mempersiapkan dana tambahan bantuan sosial (bansos) berupa subsidi BBM kepada masyarakat yang berhak menerimanya.

Wajar bila pemerintah berniat mengurangi subsidi yang berdampak pada naiknya harga BBM. Menkeu Sri Mulyani Indrawati baru-baru ini menerangkan, negara telah menggelontorkan anggaran subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp 502,4 triliun pada tahun ini, naik dari anggaran semula sebesar Rp 152,1 triliun. Subsidi energi mencakup BBM dan listrik.

Soal pemberian subsidi pada barang, misalnya dalam hal ini BBM, cukup mengherankan terus menerus dipertahankan. Jelas, kemungkinan subsidi tidak tepat sasaran sangat mungkin terjadi. Dan bukankah mengenai ketidaktepatan subsidi sudah sangat sering disuarakan ketika terjadi kelangkaan?

Lalu pertanyaannya, kenapa kebijakan semacam itu terus dipertahankan? Kenapa negara menyubsidi orang-orang yang mampu beli Pertamax atau bahkan Pertamax Turbo dengan keberadaan pertalite di mana semua orang bisa beli? Pun halnya dengan elpiji 3 kilogram yang bisa dibeli siapa saja meskipun mungkin ia turun dari Mercy?

Beberapa waktu lalu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan memperkirakan, dengan harga BBM saat ini, subsidi BBM untuk mobil mencapai sekitar Rp 19,2 juta per mobil per tahun dan sepeda motor sekitar Rp 3,7 juta per motor per tahun. Sedangkan PT Pertamina Patra Niaga Sub Holding Pertamina Commercial & Trading mengungkapkan, sebanyak 80 persen total konsumsi BBM Subdisi baik itu Solar maupun Pertalite dikonsumsi oleh orang kaya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2022 turun sebanyak 9,54 persen atau menjadi 26,16 juta orang. Perhitungan bodohnya, bila subsidi energi sebesar Rp 502.400.000.000.000 dibagi rata ke 26.160.000 penduduk miskin, maka tiap orang miskin akan mendapat sekitar Rp 19.204.892 di tahun ini. Angka yang cukup besar bila subsidi diberikan ke masing-masing orang miskin tersebut.

Mengapa pengurangan subsidi energi, khususnya BBM selalu jadi hal yang sepertinya sangat berat bagi pemerintah? Mungkin karena sisi politik lebih mempengaruhi dibanding yang lain. Memang akan ada kenaikan harga barang lain bila BBM naik harga. Namun yang pasti, di masa sekarangan ini, hal yang dipastikan bila BBM naik adalah aksi demonstrasi. Setelah itu, para politisi akan muncul dengan nadanya masing-masing serta mungkin juga menyiapkan “jebakan Batman”.

Kunci dari semua itu sebenarnya hanyalah kejujuran dan transparansi. Bila kebijakan pemerintah semata-mata untuk kepentingan rakyat, dilakukan dengan penuh kejujuran dan transparansi, ditambah lagi sanksi tegas pada siapapun yang melanggar, saya kok yakin, apapun kebijakannya akan didukung mayoritas.

Saat ini, pemerintah bisa dikatakan punya data siapa saja yang layak menerima bantuan berdasarkan penerima bansos Covid-19. Kalaupun ada yang tidak tepat, pastinya tidak sebanyak ketidaktepatan saat subsidi diberikan ke barang. Jadi, jangan ragu Pak. Tapi tentunya harus diawali dan diiringi kejujuran, transparansi, penegakan hukum tanpa pandang bulu secara konsisten agar kepercayaan rakyat terjaga. Ingatlah, kejujuran adalah kunci, karena memori otak kita tidak akan mampu mengingat semua ketidakjujuran. (*tribun jateng cetak)