Lonjakan Harga BBM Subsidi bakal Beri Efek Domino

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Ekonom CORE Indonesia, Piter Abdullah menyatakan, rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi akan memberi efek domino, sehingga perlu diantisipasi.

“BBM subsidi naik berapapun, itu akan memicu tambahan inflasi. Taruhlah naik hanya 10 persen, tetapi kenaikan itu akan memicu inflasi,” katanya, saat dihubungi Kamis (18/8).

Menurut dia, kenaikan harga BBM akan mempengaruhi harga bahan pokok, baik bagi masyarakat maupun produsen. “Produsen tidak bisa lagi menahan, dan akan mentransmisi kenaikan harga bahan baku,“ jelasnya.

Piter bberujar, kenaikan harga bahan pokok sudah pasti akan memicu inflasi, di mana sebelumnya tercatat inflasi pada Juli 2022 secara year on year (yoy) mencapai 4,94 persen.

“Kalau BBM subsidi ini dilepas, saya sangat yakin inflasi bisa bergerak liar, bahkan bisa di atas 8 persen, ini yang kai khawatirkan,” ungkapnya.

Piter berujar, penerimaan negara tahun ini masih sehat, karena masih ada surplus dari kenaikan harga komoditas. Sehingga, surplus ini menandakan belum ada urgensi untuk menaikkan harga BBM.

Namun pemerintah berulang kali mengatakan, bahwa tantangan di tahun depan akan lebih nyata, dan pemerintah perlu bijak dalam menggelontorkan anggaran.

Pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2023, pemerintah berencana menggelontorkan subsidi sebesar Rp 297,1 triliun.

Subsidi ini terdiri dari Rp 210,6 triliun untuk subsidi energi, dan Rp 86,5 triliun untuk subsidi nonenergi. Anggaran subsidi ini jauh lebih rendah dari realisasi subsidi energi yang mencapai Rp 502 triliun di tahun ini.

Sementara, anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp 479,1 triliun untuk membantu masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan dasarnya, dan dalam jangka panjang diharapkan akan mampu memotong rantai kemiskinan.

Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto sempat menjelaskan, pemerintah masih mempertimbangkan kenaikan harga BBM bersubsidi.

"Tentu apabila ada penyesuaian kami sedang mengalkulasi juga kebutuhan-kebutuhan yang terkait dengan kompensasi dalam berbagai program,” terangnya.

Ketua Umum Partai Golkar itu mengungkapkan, upaya pemerintah untuk menjaga subsidi BBM agar tidak menimbulkan laju inflasi tinggi seperti yang sekarang terjadi di banyak negara.

Pemerintah terus mengerahkan tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk mendorong agar program kebijakan terkait dengan keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, dan kelancaran distribusi juga komunikasi secara efektif dengan masyarakat.

"Sehingga tentu tantangan hyperinflation (hiperinflasi) kelihatannya bisa kita tangani di tahun ini. Demikian pula di tahun depan," tandasnya. (Tribunnews)