Kadispermasdes Kab. Semarang: Oknum Perangkat Desa Jadi Penggerak Calon Tertentu Masalah Klasik

TRIBUNJATENG.COM, UNGARAN - Fenomena dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia dianggap masih berisi penggunaan politik identitas, politik uang, masalah netralitas para pejabat, apatisme masyarakat dan pendidikan politik yang rendah.

Hal itu juga berlaku bagi kalangan pejabat, termasuk oknum kepala desa beserta perangkatnya.

Hal itu dituturkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Kabupaten Semarang, M Edy Sukarno saat kegiatan bertajuk Netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024 di Kantor Bawaslu Kabupaten Semarang, Ungaran, Rabu (24/8/2022).

Dalam acara itu, Edy memaparkan tentang problematika netralitas kepala desa dan perangkat desa.

"Ini masalah klasik sebenarnya, bahwa terdapat oknum kepala desa atau perangkat desa yang menjadi motor penggerak calon tertentu atas dasar balas budi, hubungan kekerabatan dan problem struktural kultural," ungkapnya

Menurut Edy, untuk mengatasi atau mencegah masalah-masalah tersebut, terdapat beberapa konsep yang perlu diterapkan.

“Untuk mewujudkan pemilu yang bermartabat, caranya misalnya melalui instrumen regulasi, kultural dan struktural.Dengan ketiga hal itu, harapannya para kepala desa dan perangkatnya menyadari, bahwa ada sanksi yang sifatnya tegas dan mengikat. Sehingga mereka bisa mematuhi rambu-rambu yang ada," sambungnya.

Ketua Bawaslu Kabupaten Semarang M Talkhis sendiri yang hadir dalam acara itu menyampaikan, pihaknya dapat menyusun strategi pengawasan terhadap kepala desa dan perangkat desa.

"Namun, tidak hanya bawaslu yang mengawasi. Partisipasi aktif masyarakat juga mutlak diperlukan demi pengembangan demokrasi," tuturnya.

Ia menambahkan bahwa pihaknya juga berkomitmen bersama dispermasdes untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakat Kabupaten Semarang sesuai dengan peran masing-masing.

"Harapannya masyarakat bisa menjadi pemilih yang cerdas, tidak apatis dan pragmatis sehingga bisa mewujudkan pemilu yang sehat," pungkasnya. (*)