Wacana Redenominasi Rupiah Bergulir Lagi

Kemenkeu dan BI merancang redenominasi rupiah berupa menghilangkan tiga 0 di belakang rupiah dari Rp 1.000 menjadi Rp 1.

Editor: Vito
Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha
ilustrasi - uang rupiah 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Wacana pemerintah melakukan redenominasi alias penyederhanaan mata uang rupiah kembali menguat.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bank Indonesia (BI) merancang redenominasi rupiah berupa menghilangkan tiga 0 di belakang rupiah dari Rp 1.000 menjadi Rp 1.

Gubernur BI, Perry Warjiyo mengatakan, redenominasi rupiah dapat mengefisiensikan kegiatan ekonomi sehari-hari.

"Dari sisi ekonomi memang ada banyak manfaat mengenai redenominasi itu, terutama adalah masalah efisiensi," ujarnya, saat koferensi pers virtual, Rabu (24/8).

Menurut dia, pengurangan tiga digit 0 di nominal rupiah dapat mempercepat transaksi sehari-hari. Misalnya untuk pecahan Rp 1.000 dalam pengucapan maupun penulisan pada transaksi sehari-hari tentu akan lebih panjang ketimbang jika menggunakan nominal Rp 1.

Kemudian, pada proses penghitungan uang atau saat membaca laporan keuangan, tentu akan lebih mudah jika redenominasi rupiah telah dilakukan.

"Kemudian kecepatan untuk melakukan transaksi. Transaksi tanpa 0 tiga ya, penyebutannya dan penyelesaian transaksi jauh lebih cepat," jelasnya.

Selanjutnya, Perry menuturkan, redenominasi juga mengefisiensikan perekonomian di sisi teknologi, terutama dalam transaksi keuangan.

Jika tiga angka 0 dihapus, maka akan menyederhanakan proses penghitungan seperti di perbankan yang biasanya dilakukan menggunakan teknologi.

Kemudian, saat seseorang berbelanja di supermarket, mesin kasir akan lebih mudah menghitung jumlah belanjaan jika tiga angka 0 dalam rupiah dihapus.

"Berapa efisiensi untuk misalnya digit dalam teknologi? Itu kalau kita lihat penggunaan teknologi di dalam berbagai sektor ekonomi, pemerintah, perbankan, dunia usaha sangat besar," terangnya.

Perry bersama ISEI telah melakukan kajian terkait dengan redenominasi rupiah dan menemukan berbagai manfaat dari sisi ekonomi tersebut. "Secara kajian, memang redenominasi itu banyak manfaat," ucapnya.

ISEI pun telah menyampaikan pandangan terkait dengan redenominasi itu kepada pemerintah. Namun, pelaksanaan redenominasi rupiah itu tergantung bagaimana keputusan pemerintah.

"Pandangan-pandangan itu kami serahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Karena, pemerintah khususnya, banyak pertimbangan-pertimbangan lain yang non-ekonomi," tukasnya. (Tribunnews)

Sumber: Tribunnews.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved