Mendag Minta Kepala Daerah Ikut Kendalikan Harga Kebutuhan Pokok

Jika pemerintah daerah dan pemerintah pusat memiliki satu persepsi dan pemahaman, pengendalian harga akan lebih mudah dilakukan.

Editor: Vito
Tribunjateng.com/Akbar Hari Mukti
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) meminta bantuan kepada kepala daerah untuk mengendalikan harga kebutuhan pokok atau harga pangan di daerah masing-masing.

Menurut dia, sebagian besar harga kebutuhan pokok per 26 Agustus 2022 mengalami tren penurunan signifikan dibandingkan dengan bulan lalu atau minggu lalu.

Namun, ia tidak menampik adanya kenaikan harga pada komoditas telur ayam yang mengalami kenaikan 6 persen dibandingkan dengan bulan lalu, dan komoditas tepung terigu.

"Dapat kami laporkan bahwa sebagian besar harga kebutuhan pokok per 26 Agustus 2022 telah mengalami tren penurunan yang signifikan dibandingkan bulan lalu atau minggu lalu, kecuali telur ayam dan tepung terigu sedikit naik," ujarnya, dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Selasa (30/8).

Berdasarkan catatan Kemendag, Zulhas menuturkan, harga telur ayam ras di Jawa Timur dan Jawa Tengah berkisar Rp 28.000-Rp 30.000 per kg. Sementara di DKI Jakarta masih menyentuh Rp 33.000/kg.

Kemudian, di Sumatera hingga Lampung rata-rata di bawah Rp 30.000/kg. "Di Kalimantan Rp 30.000-an, memang yang masih tinggi itu di Papua dan Maluku. Tapi trennya sudah turun," jelasnya.

Dengan kondisi itu, Zulhas meminta kepala daerah turut berkontribusi dalam pengendalian harga-harga kebutuhan pokok. Jika pemerintah daerah dan pemerintah pusat memiliki satu persepsi dan pemahaman, pengendalian harga akan lebih mudah dilakukan.

"Tentunya kalau tugas antara pemerintah pusat, gubernur, dan bupati itu satu pengertian, itu lebih mudah," ucapnya.

Zulhas menyebut, kenaikan harga kebutuhan pokok bisa disebabkan berbagai faktor, seperti musim hingga adanya lonjakan permintaan pada perayaan hari keagamaan.

Namun dari sejumlah faktor itu, ia menilai, pemerintah daerah bisa menentukan langkah-langkah agar harga tidak terus-menerus melonjak.

Lonjakan harga, menurut dia, akan berdampak terhadap terjadinya inflasi. Sebagai mitigasinya, ia mengimbau kepala daerah agar sering turun ke lapangan memantau kondisi sebenarnya.

"Pak Menko juga Pak Menteri Dalam Negeri menyampaikan bahwa ini tugasnya pemerintah daerah, karena menteri perdagangan punya kadis (kepala dinas) yaitu (di bawah komando-Red) kepala daerah. Oleh karena itu kalau ada gejolak harga, mestinya pemerintah daerah juga bisa mengambil langkah-langkah, tidak hanya pusat," sambungnya. (Kompas.com/Elsa Catriana)

Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved