Mendagri Ancam Ganti Pj Kepada Daerah Tak Bisa Tangani Inflasi

penanganan inflasi saat ini menjadi isu prioritas, khususnya bagi pemerintah daerah.

Editor: Vito
Dok. Kemendagri/Kompas.com
Mendagri Tito Karnavian 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan, penanganan inflasi menjadi isu prioritas, khususnya bagi pemerintah daerah.

Bahkan, ia mengancam bakal mengevaluasi hingga mengganti Penjabat (Pj) kepala daerah yang tidak dapat menangani inflasi di daerahnya masing-masing.

“Kalau dia Pj, itu salah satu bahan dari kami untuk menilai, mengevaluasi, bila perlu ganti,” katanya, selepas Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Jakarta, Selasa (30/8).

Tak hanya Penjabat, Tito berujar, kepala daerah yang dipilih melalui pemilu pun akan diberikan peringatan terkait dengan penanganan inflasi di daerahnya masing-masing.

Menurut dia, hal itu bertujuan agar masyarakat mengetahui kualitas pemimpin yang mengepalai pemerintahan di daerahnya.

“Supaya masyarakat paham bahwa ini apa pemimpin seperti ini, mau dipilih? Saya kira begitulah. Nah ini tujuan kami seperti itu,” tuturnya.

Tito pun meminta agar ada kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah untuk menangani inflasi. Pihaknya bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia (BI) akan mengumumkan inflasi tingkat provinsi hingga kabupaten/kota setiap bulan.

Sehingga, nantinya dapat diketahui mana daerah yang inflasinya tinggi ataupun yang inflasinya rendah. Dengan demikian, masyarakat dapat membaca perfoma masing-masing kepala daerah dari tingkat pengendalian inflasi di daerahnya.

Ia juga menyebut akan menurunkan tim ke daerah yang tingkat inflasinya tinggi. "Yang tinggi, ya salah satu ukuran indikator kepala daerahnya kurang perform. Buktinya ada daerah yang mampu mengendalikan, ya kan? Biar masyarakat melihat, siapa pemimpin yang bagus, siapa yang tidak," tukasnya.

“Di provinsi, kami juga minta kepada BI, BPS, kepala daerah, gubernur, mengumumkan juga tiap bulan persentase inflasi tiap kabupaten/kota, supaya para bupati/wali kota tidak diam-diam saja nunggu kerjaan provinsi dan pemerintah pusat,” tambahnya.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved