Berita Sragen

16 LMDH Bekerjasama dengan Perhutani Terkait Pengelolaan BKPH Tangen

Wilayah BKPH Tangen yang tersandung kasus dugaan korupsi bekerjasama dengan 16 LMDH.

Penulis: Mahfira Putri Maulani | Editor: sujarwo
Tribun Jateng/Mahfira Putri Maulani
Wakil Administratur KPH Surakarta Susilo Winardi (paling kiri) ketika gathering dengan wartawan di rumah makan Geprek Sako, Selasa (30/8/2022) 

TRIBUNJATENG.COM, SRAGEN – Wilayah Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Tangen yang tersandung kasus dugaan korupsi bekerjasama dengan 16 Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).

Wilayah tersebut masuk dalam wilayah yang diduga telah disalahgunakan oleh mantan Junior Manager Bisnis Perum Perhutani KPH Surakarta, YCA (40).

YCA diduga telah melakukan penyalahgunaan dana Perum Perhutani yang diperoleh dari pemanfaatan lahan Perum Perhutani oleh petani penggarap.

Penyalahgunaan ini dilakukan tersangka sejak 2017-2020. Diduga ada kegiatan yang tidak dilaksanakan atau kegiatan fiktif namun ada pertanggungjawaban, namun juga ada dugaan memalsukan.

Menanggapi hal itu, Wakil Administratur Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Surakarta, Susilo Winardi pihaknya menghormati proses hukum yang berlangsung di Kajari Sragen.

Susilo sapaan akrabnya itu mengatakan dalam hal ini KPH Surakarta menaungi tiga wilayah, Kabupaten Sragen, Karanganyar, Wonogiri dan Klaten.

Khusus di Sragen, KPH Surakarta membawahi satu BKPH Tangen. BKPH Tangen yang didominasi tanaman jati itu dalam pengelolaannya menggunakan wanatani atau agroforestry yang dikelola oleh para petani penggarap.

"Wilayah BKPH Tangen ada 16 LMDH dengan luasan sekitar 5.000 hektar. Menyebar di tiga kecamatan, Kecamatan Tangen, Jenar, Gesi dan Sukodono," kata Susilo.

Wanatani dalam hal ini ialah tumpang sari, misal disela-sela kayu putih, maupun tanaman jati. Sementara, untuk komiditas petani disana diantaranya ialah jagung, padi dan tebu

Dia mengatakan luas lahan yang dikelola LMDH bervariasi. LMDH bekerjasama satu tahun dan setiap tahun diperpanjang.

"Dalam kerjasama ada kewajiban untuk mendukung ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat. Tanaman tebu itu awalnya tidak boleh namun karena ada perintah ketahanan pangan tebu maka diperbolehkan," katanya.

Susilo melanjutkan, penanaman wanatani tentu sesuai data usulan KPH. Dia mengatakan tidak semua lokasi bisa dilakukan kerjasama atau wanatani.

Sementara itu, terkait potensi kerugian kasus korupsi, Susilo mengatakan belum bisa diketahui karena belum mendapat gambaran secara resmi.

Namun pihak Kejari Sragen memperkirakan kerugian negara di atas Rp 100 juta. (*)

Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved