Ekonom: Kenaikan Harga BBM Idealnya Maksimal 25 Persen Agar Inflasi Tetap Terkendali

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Pengamat ekonomi ikut memberikan pandangannya terhadap isu kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Ekonom Universitas Diponegoro Semarang, FX Sugiyanto berpendapat kenaikan BBM merupakan kebijakan yang mesti diterapkan untuk menyelamatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Meski demikian, hal tersebut harus diimbangi dengan edukasi ke masyarakat agar lebih rasional, serta diikuti pengetatan pembelian BBM bersubsidi, agar lebih tepat sasaran.

Ia mengatakan, kenaikan harga BBM yang akan diterapkan pemerintah idealnya sebesar 25 persen saja.

Baca juga: Tribun Jateng Kunjungi Pemerintah Kota Salatiga, Pj Wali Kota Sinoeng Mengaku Senang

Baca juga: Kunci Jawaban Buku Tematik Kelas 6 Tema 7 Halaman 75 76 77 78 79 80 81 Subtema 2

Baca juga: Semester Satu 2022 Investasi di Jateng Capai Rp. 39,19 Triliun dan Serap 116.067 Pekerja

Langkah tersebut dilakukan agar dampaknya terhadap inflasi tidak terlalu besar, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga.

"Saya belum menghitung persis, tetapi jangan lebih dari 25 persen."

"Tentu ini sangat tergantung pada konsumsi dan efek dominonya, karena pasti akan berdampak pada biaya transportasi, yang juga berpengaruh pada biaya distribusi pangan," kata FX Sugiyanto.

Menurutnya, kenaikan harga BBM harus diimbangi pula dengan pembatasan pembelian bersubsidi, mengingat selama ini BBM subsidi seperti Pertalite lebih banyak dikonsumsi oleh orang mampu.

Penerapan pembatasan dengan menggunakan aplikasi MyPertamina merupakan langkah yang sudah tepat, karena teknologi ini juga memungkinkan adanya pendataan yang lebih baik.

"Saya sempat nongkrong di SPBU, dan mengamati yang membeli Pertalite itu banyak mobil – mobil mewah, seperti ada Honda CRV dan Alphard.

Memang tidak ada larangan, tapi kita harus melihat dari sisi keadilan sosial," ungkapnya.

FX Sugiyanto menambahkan, polemik terkait kebijakan rencana kenaikan BBM ini akan menjadi edukasi ke masyarakat, agar memiliki pemikiran yang lebih rasional.

Namun, yang terpenting pemerintah harus punya alasan yang masuk akal dan adil, karena ini punya dampak berbeda – beda terhadap masyarakat.

"Lebih baik terjadi perdebatan di masyarakat, daripada pemerintah langsung melakukan kenaikan harga. Memang negatifnya harga mulai naik, tapi sisi baiknya masyarakat melihat pemerintah tidak diam – diam dalam mengambil keputusan," tandasnya.

Terpisah, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah, Adhi Wiriana menyarankan sejumlah langkah agar dampak kenaikan BBM tidak terlalu besar terhadap kenaikan inflasi. Pertama, pelaku usaha harus melakukan efisiensi anggaran ataupun biaya.