Berita Kudus

Dinilai Sangat Rendah Fraksi DPRD Kudus Minta Pemkab Evaluasi Kinerja Disnaker Perinkop UKM

Capaian serapan anggaran pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, dan UKM (Disnaker Perinkop-UKM) Kudus dinilai masih sangat rendah

Penulis: Saiful Ma'sum | Editor: Catur waskito Edy
TRIBUNJATENG/SAIFUL MA'SUM
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kudus Masa Sidang Pertama dalam rangka Penjelasan Bupati Terhadap Ranperda Tentang Perubahan APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022, Kamis (1/9/2022) di Ruang Sidang Paripurna. 

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS - Capaian serapan anggaran pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, dan UKM (Disnaker Perinkop-UKM) Kudus dinilai masih sangat rendah.

Tercatat sepanjang Januari-Agustus 2022, serapan anggaran di OPD tersebut baru tercapai 11,7 persen. 

Sedangkan realisasi anggaran kegiatan pada 2021 lalu hanya tercapai 2,6 persen atau Rp 1,26 miliar dari jumlah anggaran yang diterima Rp 47,82 miliar.

Menanggapi hal itu, berbagai fraksi partai politik di DPRD Kabupaten Kudus angkat bicara yang disampaikan secara resmi dalam Rapat Paripurna penyampaian Pandangan Umum Fraksi atas Penjelasan Bupati Kudus terkait Ranperda Perubahan APBD Kudus Tahun Anggaran 2022, Kamis malam. 

Sejumlah fraksi menilai, kinerja Disnaker Perinkop UKM tidak berjalan maksimal, sehingga Pemerintah Kabupaten Kudus harus segera mengevaluasi kepala dinas terkait, agar roda pembangunan berjalan maksimal. 

Juru bicara Fraksi Golkar, Susanto mengatakan, pihaknya mendorong agar bupati Kudus mengambil langkah cepat untuk mengevaluasi OPD dengan kinerja kurang baik. Seperti yang dialami Disnaker Perinkop-UKM karena rendahnya serapan anggaran dan kegiatan sampai Agustus 2022.

"Kami mohon agar Kepala Disnaker Perinkop-UKM dievaluasi. OPD ini membutuhkan kepala dinas yang cakap, terampil dan memiliki kemampuan manajerial yang mumpuni untuk mengoperasikan secara organik semua SDM yang dimiliki," terangnya sebagaimana rilis tertulis yang diterima tribunjateng, Jumat (2/9/2022).

Menurut Susanto, saat ini banyak program kegiatan yang ditumpukan pada Disnaker Perinkop-UKM, bertujuan untuk pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi Covid-19.

Sehingga, lanjutnya, sangat disayangkan jika dalam kinerja dinas terkait tidak bisa maksimal.

Hal senada juga disampaikan juru bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Sayid Yunanta.

Sayid mengatakan, capaian serapan anggaran kegiatan dalam dinas tersebut tidak optimal sejak 2021. Bahkan, pihaknya menilai, hal yang sama juga terjadi pada tahun ini.

Karena hal itu, fraksi PKS mendorong peningkatan kinerja pada Disnaker Perinkop dan UKM, serta meminta bupati mengevaluasi kepala OPD terkait agar program kegiatan pada dinas bisa berjalan cepat.

"Program kerja di Disnaker Perinkop UKM sangat penting untuk stimulan pertumbuhan ekonomi masyarakat," ujarnya. 

Dalam kesempatan tersebut, Sayid mewakili fraksi PKS juga menyoroti terkait program Disnaker Perinkop UKM soal pembebasan lahan untuk pengadaan Sentral Industri Hasil Tembakau (SIHT). Rencananya, program kegiatan itu dibiayai dari APBD murni 2022 sebesar Rp 18 miliar, namun tak kunjung terealisasi. 

Halaman
12
Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved