Berita Kudus

Tanggapi Masukan Fraksi DPRD, Bupati Kudus Hartopo Minta OPD Lebih Cepat Bekerja

upati Kudus, M Hartopo menanggapi beberapa masukan sejumlah fraksiparpol DPRD.

Penulis: Saiful Ma'sum | Editor: sujarwo
TRIBUNJATENG/SAIFUL MA'SUM
Rapat Paripurna Penyampaian Jawaban Bupati Atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Kudus Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022, Jumat (2/9/2022). 

TRIBUNMURIA.COM, KUDUS - Bupati Kudus, M Hartopo menanggapi beberapa masukan sejumlah fraksi partai politik DPRD terkait evaluasi kinerja pejabat struktural di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kudus.

Tanggapan disampaikan langsung Hartopo dalam Rapat Paripurna Penyampaian Jawaban Bupati Atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Kudus Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022, Jumat (2/9/2022).

Menurut Bupati Hartopo, evaluasi terhadap kinerja pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dilakukan rutin. Namun demikian, masih ada yang bekerja belum optimal, seperti contoh Dinas Tenaga Kerja Perindustrian, Koperasi dan UKM hingga saat ini serapan anggaran di angka 11,7 persen.

Dia menegaskan, perjanjian kinerja yang ditandatangan Pimpinan Perangkat Daerah bersama bupati sebagai wujud komitmen dalam pencapaian kinerja untuk mendukung visi dan misi kepala daerah.
 
"Pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah dianggarkan pada APBD tahun 2022, segera dilaksanakan," terangnya.

Hartopo menekankan, pihaknya bakal berupaya agar pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah teranggarkan pada perubahan APBD tahun 2022 dapat dilaksanakan tepat waktu, tepat sasaran dan maksimal. Sebagaimana berpatokan pada RPJMD Kabupaten Kudus tahun anggaran 2018-2023.

Dia berharap, semua OPD bisa bekerja lebih cepat, guna membantu pemerintah dalam rangka menekan SilPa anggaran 2022.

"Langkah strategis yang telah kami siapkan untuk menurunkan angka kemiskinan berupa pemberian bantuan rumah tidak layak huni, bantuan modal wirausaha, pelatihan keterampilan kerja, beasiswa bagi siswa kurang mampu, bantuan sosial, bantuan langsung tunai, serta tunjangan kesejahteraan guru swasta," tuturnya.

Ketua DPRD Kudus, Mas'an menyampaikan, ada tujuh fraksi yang telah menyampaikan pandangan umum kepada bupati. 

Dia berharap, masukan-masukan anggota dewan terkait kinerja OPD bisa ditelaah lebih lanjut untuk perbaikan ke depan.6

"Serapan terendah di Disnasker Koperasi dan UKM, jadi baru tercapai 11,7 persen dari total anggaran Rp 68 miliar," ujarnya.

Dia menegaskan, DPRD berupaya terus dalam rangka menjalankan fungsi, dan tanggungjawab sebagai perwakilan rakyat.

"Yang jelas, kami sudah sampaikan pandangan umumnya. Setelah itu tergantung pada bupati," katanya. (*)

Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved