Berita Kudus

Kabulkan Permohonan Penggugat, PTUN Semarang Batalkan IMB Hot‎el Sato

PTUN Semarang mengabulkan permohonan penggugat untuk membatalkan IMB Hotel Sato.

Penulis: raka f pujangga | Editor: sujarwo
Tribun Jateng/Raka F Pujangga
Kuasa Hukum Penggugat, Budi Supriyatno, menunjukkan amar putusan PTUN Semarang, di Resto Howjek, Senin (5/8/2022). 

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS -  Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang telah mengabulkan permohonan penggugat untuk membatalkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Hotel Sato pada tanggal 30 Agustus 2022.

Dengan nomor gugatan 25/G/2022/PTUN.Smg, dua orang penggugat yakni Beni Djunaedi dan Benny Gunawan Ongkowidjojo yang bertetangga persis bersebelahan dengan hotel tersebut meminta agar hotel dibongkar karena menyebabkan kerusakan atas dinding rumahnya.

‎Dalam amar putusannya, PTUN Semarang mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dan menyatakan batal atas IMB bangunan gedung yang diterbitkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kudus nomor 644/293/25.03/2017 tanggal 7 Juni 2017.

"‎Dalam putusan pengadilan itu mewajibkan tergugat untuk mencabut keputusan obyek sengketa," jelas Kuasa Hukum Penggugat, Budi Supriyatno, kepada Tribunjateng, di Resto Howjek, Senin (5/9/2022).

Kuasa Hukum Penggugat, Budi Supriyatno, menunjukkan amar putusan PTUN Semarang, di Resto Howjek, Senin (5/8/2022).
Kuasa Hukum Penggugat, Budi Supriyatno, menunjukkan amar putusan PTUN Semarang, di Resto Howjek, Senin (5/8/2022). (Tribun Jateng/Raka F Pujangga)

‎Budi menceritakan, terdapat banyak kesalahan fatal yang dilakukan pemilik bangunan karena mendirikan hotel tidak sesuai IMB.

Pertama, luas bangunan yang diizinkan dalam IMB yang pertama tanggal 7 Juni 2017 adalah ada lima lantai tetapi gedung dibangun sampai tujuh lantai.

Kedua, luas bangunan yang diizinkan setiap lantainya seluas 266,86 meter persegi, namun kenyataan luas bangunannya mencapai 390 meter persegi.

"Jadi dari luas tanah 390 meter persegi itu dibangun semua, tanpa tersisa sedikitpun garis sempadan. Artinya tidak ada jarak bangunannya dengan bangunan milik tetangga, pelanggaran tanpa ada garis sempadan sehingga melanggar undang-undang bangunan gedung dan peraturan pelaksanaannya," ujarnya.

Anehnya, kata dia, IMB masih dalam keadaan sengketa di PTUN Semarang justru Pemkab Kudus menerbitkan IMB baru nomor 644/106/15.04/2022 tertanggal 29 Maret 2022.

IMB kedua yang diterbitkan juga dinilai janggal karena jelas bangunannya telah melangar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved