Dihadiri 30 DPW, Mardiono Ditunjuk Jadi Plt Ketua Umum PPP Gantikan Suharso Monoarfa

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Muhammad Mardiono ditunjuk menjadi pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum (ketum) PPP menggantikan Suharso Monoarfa melalui Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP yang berlangsung Senin (5/9/2022).

Muhammad Mardiono yang sebelumnya menjabat Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono meminta semua pihak mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) PPP.

“Kita semua harus patuhi AD/ART karena itu (aturan) yang tertinggi di PPP,” tutur Mardiono, Senin (5/9/2022).

Adapun Mardiono dipilih berdasarkan hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP yang berlangsung Senin.

Ia menyampaikan, para kader menilai perlu pergantian jabatan ketua umum untuk mengakhiri polemik yang selama ini muncul dalam kepemimpinan Suharso. Polemik itu dianggap mengganggu kinerja para kader PPP untuk menghadapi Pemilu 2024.

“Sehingga kader berpikir harus mencari solusi cepat yaitu membagi tugas,” katanya.

Di sisi lain, lanjut dia, Suharso dicopot agar fokus menjalankan tugas sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia (Kepala Bappenas).

“Kita melakukan pembagian tugas agar beliau (Suharso) juga fokus menjalankan tugas kenegaraan,” papar dia.

“Yaitu sebagai Menteri Bappenas menghadapi G20, tentu itu adalah kesibukan yang juga memerlukan waktu yang luar biasa,” ujarnya.

Adapun pemberhentian Suharso dimulai dari permintaan tiga pimpinan Majelis PPP yaitu Majelis Syariah, Majelis Kehormatan dan Majelis Pertimbangan.

Ketiganya lantas meminta pendapat Mahkamah Partai terkait dasar hukum yang terkandung dalam AD/ART PPP.

Setelah disetujui Mahkamah Partai, para pimpinan Majelis PPP meminta pengurus harian DPP PPP untuk menggelar Mukernas yang hasilnya mengganti Suharso dengan Murdiono sebagai Ketum PPP masa jabatan 2020-2025.

Sementara, belum ada pernyataan resmi dari Suharso.

Adapun, Majelis Pertimbangan PPP memutuskan memberhentikan Suharso Monoarfa dari jabatan Ketua Umum partai berlambang Ka'bah itu.

Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Sekretaris Majelis Pertimbangan PPP, Usman M Tokan.

Melalui keterangannya Usman menjelaskan bahwa pimpinan tiga Majelis DPP PPP telah melayangkan surat pemberhentian ketiga untuk Suharso pada 30 Agustus 2022.

Dalam penjelasannya, para pimpinan majelis berkesimpulan telah terjadi sorotan dan kegaduhan PPP secara meluas yang tertuju kepada Suharso Monoarfa secara pribadi dengan masyarakat Indonesia, yang merupakan pemilih dan simpatisan PPP, atau boleh dikatakan umat yang sayang dan peduli kepada eksistensi dan marwah PPP sebagai wadah perjuangan politik umat Islam Indonesia.

Kemudian, tiga pimpinan majelis meminta pendapat hukum dari mahkamah partai apakah langkah tersebut telah sesuai anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) PPP.

“Serta meminta pengurus harian DPP PPP segera melaksanakan rapat untuk memilih dan menetapkan pelaksana tugas ketua umum untuk mengisi lowongan jabatan tersebut,” kata Usman.

Usman menyampaikan, pada Jumat (2/9/2022) dan Sabtu (3/9/2022) di Bogor, mahkamah partai sepakat dengan usulan pimpinan tiga majelis PPP untuk memberhentikan Suharso sebagai Ketua Umum PPP masa jabatan 2020-2025.

Proses tersebut berlanjut dengan diadakannya Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Banten yang diikuti pimpinan wilayah 29 provinsi, Majelis Syariah, Majelis Kehormatan, Majelis Pertimbangan, banom, serta pimpinan DPP PPP.

“Menghasilkan ketetapan memberhentikan saudara Suharso Monoarfa dan mengukuhkan H. Muhammad Mardiono sebagai PLT (pelaksana tugas) Ketua Umum DPP PPP sisa masa bakti 2020-2025,” kata Usman.

Pada Kompas.com, Mardiono membenarkan informasi tersebut dan menyatakan bahwa Suharso digantikan agar fokus menjalankan tugasnya sebagai Menteri Bappenas.

“Kita melakukan pembagian tugas agar beliau (Suharso) juga fokus menjalankan tugas kenegaraan,” ujar dia.

Diketahui, Suharso sempat menjadi sorotan karena menyampaikan kerap diminta memberi amplop berisi uang untuk para kiai.

Kejadian itu dialaminya ketika melakukan kunjungan ke berbagai pesantren. Pernyataan Suharso disampaikan saat mengikuti Pembekalan Antikorupsi Partai Politik di gedung ACLC, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta Selatan, 15 Agustus 2022.

Akan tetapi, ia telah meminta maaf dan mengaku khilaf telah menyampaikan pernyataan tersebut.

“Saya mengaku itu sebuah kesalahan, saya memohon maaf dan meminta untuk dibukakan pintu maaf seluas-luasnya,” kata Suharso di acara Sekolah Politik PPP di Bogor, 19 Agustus 2022.

Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Saifullah Tamliha mengatakan pemberhentian Suharso Monoarfa sebagai ketua umum menyimpang.

Ia menyebutkan proses itu tak sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) PPP.

“Enggak ada yang bisa mencopot Ketum PPP, sebab yang dipilih oleh muktamarin hanyalah ketua umum dan formatur untuk membantu ketum terpilih untuk menyusun pengurus DPP PPP,” tutur Tamliha pada wartawan, Senin (5/9/2022).

Ia memandang, Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP yang menggantikan Suharso dengan Muhammad Mardiono tidak sah.

“Mukernas-nya menyimpang dari proses yang diatur AD/ART,” katanya.

Namun, Tamliha tak menjelaskan secara rinci ketentuan di dalam AD/ART yang ia sampaikan tersebut. Namun, Tamliha tak menjelaskan secara rinci ketentuan di dalam AD/ART yang ia sampaikan tersebut.

Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menyampaikan pemberhentian Suharso diputuskan berdasarkan hasil Mukernas di Banten, Minggu (4/9/2022).

Ia menjelaskan musyawarah dihadiri oleh 30 dari total 34 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP.

Usulan untuk mengganti Suharso didasari oleh keinginan para kader meningkatkan elektabilitas partai yang dirasa tak optimal di bawah kepemimpinan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas itu.

“Barangkali teman-teman di bawah itu juga menginginkan itu karena selama ini, misalnya, kok merasa survei PPP (tidak) meningkat,” paparnya ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (5/9/2022).

“Meskipun kerja-kerja konsolidasi itu sudah banyak dilakukan,” ucapnya.

Ia mengklaim Suharso telah mengetahui wacana pemberhentiannya dan saat ini tengah berkomunikasi untuk ditempatkan pada jabatan lain.

“Kita ingin tempatkan beliau di posisi terhormat tapi tidak di puncak eksekutif partai,” tandasnya.(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pencopotan Suharso Monoarfa dan Pamor PPP yang Kian Redup

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jadi Plt Ketum PPP Gantikan Suharso, Mardiono: Kita Semua Harus Patuhi AD/ART