DPC PPP Kudus Sepakat Suharso Monoarfa Dicopot

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS - Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kudus, KH Zainuddin Rusydan, sepakat dengan pencopotan Suharso Monoarfa sebagai ketua umum partai berlambang kakbah.

Baginya, pencopotan itu sudah sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai.

"Kemarin saya coba ngobrol sama pengurus harian termasuk prediksi saya sendiri itu terkait dengan pencopotan Pak Suharso sudah sesuai AD/ART ya saya mendukung," kata KH Zainuddin, Rabu (7/9/2022).

Pencopotan Suharso sebagai Ketua Umum PPP merupakan buntut dari statemen 'amplop kiai'.

Bagi Zainuddin, statemen tersebut tidak pantas keluar dari seorang ketua umum partai yang salah satu basis suaranya berangkat dari para kiai dan santri.

Baca juga: Panduan Mengubah TV Analog ke TV Digital, Dilengkapi Tips Membeli STB dan Daftar Harga di Pasaran

Baca juga: Daftar 7 Weton yang Kebal Diguna-guna Menurut Primbon Jawa

"Biasanya kalau ada pejabat datang ke pesantren pulangnya ninggali amplop itu sebuah statemen yang tidak harus dilontarkan oleh seorang ketua DPP karena itu banyak melukai para kiai," katanya.

Untuk PPP di kalangan masyarakat Pantura, kata Zainuddin, basisnya merupakan masyarakat santri.

Misal dari Demak, Jepara, Kudus, Pati, dan Rembang.

Adanya statemen 'amplop kiai' dari Suharso Monoarfa, banyak pula kalangan kiai muda di wilayah tersebut yang menyayangkan

Alih-alih dihubungkan dengan praktik suap-menyuap, bagi Zainuddin itu sudah tidak relevan.

"Teman-teman kiai muda yang sesama saya ini bagaimana pak kiai ada statemen dari pak ketua, ya sudah nanti dievaluasi maksudnya Pak Suharso kayak apa," katanya.

Di sisi lain, katanya, Suharso merupakan seorang pengusaha.

Kemudian dia juga masih menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas.

Artinya, dia memiliki tanggung jawab lain selain sebagai seorang ketua partai.

"Kan pasti dia loyalnya kan sama tugas kenegaraan kan. Sehingga di partai sedikit terkalahkan untuk membagi waktunya," katanya.

Bagi Zainuddin, mengurus PPP saat ini buruh keseriusan lebih.

Pasalnya, ambang batas parlemen atau parliamentary threshold 4 persen pada Pemilu mendatang harus bisa diraih.

Jika mengaca pada Pemilu 2019, PPP memperoleh tidak lebih dari 5 persen suara sah atau tepatnya 4,52.

Perolehan angka yang nyaris. Untuk itu, pada Pemilu 2024 mendatang perlu persiapan matang agar PPP lolos ke parlemen.

"Ini kami juga ketar-ketir terkait dengan itu (parliamentary threshold), kalau di dunia pesantren pada mogok. Itu parliamentary threshold yang sudah ditetapkan kan kami bisa kacau," katanya

Sebagai pengganti Suharso Monoarfa, kini PPP dipimpin oleh Muhamad Mardiono selaku pelaksana tugas.

Bagi Zainuddin, Mardiono harus mampu mendongkrak suara partai. Secara pribadi dia menilai Mardiono sosok yang loyal di PPP. 

"Sopan santunnya ada, kemudian dengan dunia pesantren juga familiar. Dengan pemilih PPP, simpatisan, kader saya lihat sepak terjangnya juga familiar," kata dia. (*)