Kasus Munir yang Kembali Dibongkar Bjorka, Akun Twitter Bjorka Kini Hilang Misterius

Mantan Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra menjelaskan saat itu SBY tidak memerintahkan Sekretariat Negara mengarsipkan dokumen tersebut.

SBY tidak mengumumkan dokumen hasil TPF hingga akhir masa jabatannya.

Dokumen itu juga tidak diungkap ke masyarakat.

Lebih parah lagi, saat pemerintah diminta membukanya, dokumen TPF diklaim hilang.

Hilangnya dokumen itu baru diketahui pada pertengahan Februari 2016.

Saat itu Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) mendatangi kantor Sekretariat Negara (Setneg) meminta penjelasan dan mendesak supaya hasil laporan TPF segera diumumkan.

Dalam laporan TPF kasus Munir terdapat 3 rekomendasi yang diberikan kepada SBY.

Rekomendasi pertama adalah kepada presiden RI untuk meneruskan pengungkapan kasus Munir secara tunta hingga mencapai sebuah keadilan hukum.

Untuk itu perlu pembentukan tim baru dengan wewenang dan mandat yang lebih kuat untuk mengembangkan temuan TPF, terutama terkait pencarian fakta di lingkungan Badan Intelijen Negara (BIN).

Lalu rekomendasi kedua, TPF merekomendasikan kepada presiden untuk memerintahkan Kapolri melakukan audit atas keseluruhan kinerja tim penyidik kasus meninggalnya Munir dan mengambil langkah konkret untuk meningkatkan kapasitas penyidik Polri secara profesional dalam mengusut tuntas permufakatan jahat dalam jangka waktu yang wajar.

Ketiga, TPF merekomendasikan kepada presiden untuk memerintahkan Kapolri agar melakukan penyidikan yang lebih mendalam terhadap kemungkinan peran sejumlah pihak dalam permufakatan jahat melakukan pembunuhan berencana terhadap Munir.

Naskah asli dokumen TPF tidak diketahui keberadaannya. Adapun yang diketahui hanyalah naskah pertama diserahkan kepada SBY selaku Presiden.

Sisanya dibagikan ke pejabat terkait, yakni Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN, Menkumham, dan Sekretaris Kabinet.