Fokus

Fokus: Pak, Tolong Lindungi Data Pribadi Kami

Pemerintah kebakaran jenggot setelah terjadi peretasan data yang dilakukan hacker Bjorka. Presiden Joko Widodo langsung memanggil BSSN dan BIN terkait

Penulis: rika irawati | Editor: m nur huda
tribunjateng/grafis bram
Wartawan Tribun Jateng, Rika Irawati 

Tajuk Ditulis Oleh Wartawan Tribun Jateng, Rika Irawati

TRIBUNJATENG.COM - Pemerintah kebakaran jenggot setelah terjadi peretasan data yang dilakukan hacker Bjorka. Presiden Joko Widodo langsung memanggil BSSN dan BIN terkait klaim Bjorka memiliki dokumen negara dan surat menyurat milik presiden.

Bjorka juga melakukan doxing atau menggali dan menyebarkan data pribadi sejumlah pejabat negara. Di antaranya, data milik Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, juga dan Ketua DPR Puan Maharani.

Data yang digali tak hanya soal nama lengkap dan nomor telepon, tetapi juga nomor KTP, nomor KK, juga alamat rumah. Awalnya, data pribadi ini dibagikan Bjorka di channel atua grup Telegram. Kemudian, Bjorka menyebarkannya lewat akun Twitter @Bjorkanism.

Aksi Bjorka ini pun viral. Mayoritas warganet di Twitter, mendukung apa yang dilakukan Bjorka. Padahal, sebelum membagikan data pejabat negara, Bjorka menjual data 105 juta warga yang diklaim diperoleh dari KPU.

Sebelumnya, lewat situs Breached Forums, Bjorka juga menjual 26 juta data pelanggan IndiHome dan 1,3 miliar data registrasi SIM Card (telepon seluler). Hanya saja, saat data-data tersebut dijual, Kemenkominfo membantah terjadi kebocoran data.

Nah, menanggapi Kemenkominfo yang seolah menyepelekan, Bjorka kemudian menyebarkan data pribadi pejabat negara dan klaim memiliki dokumen negara itu. Inilah yang membuat warganet bersorak. Bagi mereka, Bjorka berhasil memberi pelajaran kepada para pejabat yang selama ini seakan tutup mata akan kabar kebocoran data milik sipil.

Bahkan, doxing yang dilakukan Bjorka, berhasil membuat Menteri Johnny G Plate mengubah nomor telepon. Ada juga netizen yang iseng menelusuri alamat rumah pejabat lewat Googlemaps dan memberi tanda. Tentu saja, aksi warganet ini tak bisa dibenarkan.

Namun, yang menjadi poin dari aksi warganet ini adalah keresahan terkait kebocoran data milik mereka. Apalagi, ini bukan kejadian yang pertama. Berkali-kali, hacker menjual data pribadi warga setelah mereka membobol databes milik instansi pemerintah atau perusahaan yang mengumpulkan data nasabah atau pengguna.

Dampak paling dirasakan, aksi penipuan lewat telepon. Bahkan, jika data tentang nomor KTP dan KK teretas, membobol data perbankan nasabah bukan hal yang tak mungkin.

Sayang, lagi-lagi, sikap pemerintah terkait pembobolan data oleh Bjorka ini masih tak dianggap terlalu serius. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen (Purn) Hinsa Siburian contohnya, meminta warga tak terlalu khawatir karena sistem elektronik kependudukan tidak terganggu. Hinsa menekankan pentingnya sistem dan mengabaikan beredarnya data pribadi.

Di sisi lain, peretasan yang dilakukan Bjorka, mendorong pemerintah kembali menekankan keseriusannya membahas Rancangan Undang-undang tentang Perlindungan Data Priabdi atau RUU PDP. Dalam RUU ini, data pribadi yang diusulkan meliputi data pribadi bersifat umum, semisal nama lengkap, jenis kelamim, agama, dan kewarganegaraan. Juga, data spesifik, semisal data genetika, catatan kesehatan, pandangan politik, serta orientasi seksual.

Semoga, janji segera mengesahkan RUU PDP ini benar-benar terealisasi dalam waktu dekat. Apalagi, RUU ini sudah dibahas sejak 2016. Sebagai warga sipil, kehadiran undang-undang sebagai payung hukum perlindungan, selalu memberi secercah rasa aman. (*/tribun jateng cetak)

Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved