Berita Blora

Tindak Lanjuti Aduan Bawaslu, KPU Blora Buka Helpdesk hingga 4 Termin

Tindaklanjuti saran perbaikan dari Bawaslu Blora, KPU Blora buka helpdesk 4 termin. 

Penulis: ahmad mustakim | Editor: sujarwo
Dok. Humas Bawaslu Blora
Bawaslu Kabupaten Blora saat menyerahkan saran perbaikan terkait nama warga yang tercatut dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) kepada KPU Blora di kantornya. 

TRIBUNMURIA.COM, BLORA – Menindaklanjuti saran perbaikan yang diberikan Bawaslu Blora, KPU Blora membuka helpdesk hingga 4 termin. 

Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Blora, Achmad Husein  membeberkan rentan waktu helpdesk tersebut. 

"Termin pertama kita buka hingga 14 September 2022," ucapnya kepada tribunmuria.com, Senin 12 September 2022.

"Akan kita buka sampai 4 termin, sampai proses verifikasi faktual perbaikan selesai," sambungnya. 

Menyusul, 6 warga Blora tercatut dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), 2 orang berstatus aparatur sipil negara (ASN). 

Bawaslu Kabupaten Blora saat menyerahkan saran perbaikan terkait nama warga yang tercatut dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) kepada KPU Blora di kantornya.
Bawaslu Kabupaten Blora saat menyerahkan saran perbaikan terkait nama warga yang tercatut dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) kepada KPU Blora di kantornya. (Dok. Humas Bawaslu Blora)

Termin tersebut dibuka agar saat tahap perbaikan 15-28 September 2022 Partai Politik dapat menghapus nama yang bersangkutan. 

"Dan proses tanggapan/masukan masyarakat ini baik yg langsung maupun melalui Bawaslu kita laporkan ke KPU RI melalui helpdesk, dan tentunya yang bersangkutan juga sudah mengisi tanggapan/masukan masyarakat tsb melalui infopemilu.kpu.go.id," paparnya. 

Sebelumnya, saran perbaikan juga diberikan mulai berkaitan ganda kepengurusan parpol (menjadi pengurus di lebih dari 1 parpol), ada berkaitan pendamping desa menjadi pengurus parpol.

Kemudian pihak yang dilarang terlibat, namanya tercantum dalam Sipol, seperti perangkat desa, ASN, dan pihak lain yang di catut oleh parpol

Sebelumnya, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Blora, Sugie Rusyono menjelaskan pihaknya menerima sebanyak 6 aduan dari masyarakat terkait data Sipol, diantaranya berstatus sebagai ASN.

"Dua diantaranya berstatus sebagai ASN pusat dan daerah. Sehingga atas dasar itu kami mengirimkan saran perbaikan kepada KPU untuk segera ditindak lanjuti," ucap Sugie Rusyono. 

Sugie mengimbau masyarakat untuk melapor ke posko aduan Bawaslu apabila tercatut dalam Sipol.

"Kami membuka posko aduan setiap hari, silahkan bagi masyarakat untuk melapor ke Bawaslu apabila namanya tercantum dalam Sipol," terang Sugie. 

"Bisa melapor melalui DM (Direct Message) Instagram, Facebook, Twitter, atau bisa datang langsung ke Kantor,"\, tambah Sugie. (*)

Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved