Berita Nasional

Soal Jokowi Jadi Wapres, Pakar Tata Negara Unsoed: Tidak Elok, Nanti Ada Matahari Kembar

Beberapa waktu belakangan ini muncul sebuah wacana soal Presiden Joko Widodo jadi calon wakil presiden pada Pemilu 2024

Penulis: Permata Putra Sejati | Editor: muslimah
Prof. Dr. Muhammad Fauzan
Ahli Tata Negara Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Prof. Dr. Muhammad Fauzan 

TRIBUNJATENG.COM, PURWOKERTO - Beberapa waktu belakangan ini muncul sebuah wacana soal Presiden Joko Widodo jadi calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

Ada beragam tanggapan terkait wacana tersebut.

Berdasarkan aturan Undang-Undang tidak tertutup peluang bagi Jokowi maju lagi menjadi wapres.

Pada 2024, Jokowi akan menuntaskan jabatannya sebagai presiden.

Baca juga: PNS Bapenda Semarang Iwan Budi Dibunuh Dulu Sebelum Dibakar, Ini Teori Polisi Soal Dugaan Mutilasi

Baca juga: Viral Video Diduga Oknum Polisi Diintimidasi Warga Saat Sedang Jalankan Tugas Memantau Rumah

Pakar Hukum dan Tata Negara Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Prof. Dr. Muhammad Fauzan, mengatakan UU memang tidak mengatur secara gamblang presiden yang sudah menjabat dua periode dilarang mencalonkan diri sebagai wapres.

Pasal 7 UUD menyebutkan, presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

"Nantinya akan ada matahari kembar, wakil presiden serasa presiden dan Presiden yang sedang menjabat," katanya saat dihubungi Tribunbanyumas.com, Kamis (15/9/2022).

Ia mengatakan kemungkinan itu bisa saja terjadi, akan tetapi sangat tidak elok apabila seorang yang sudah pernah jadi presiden turun jadi wakil presiden.

Nantinya persoalan akan muncul apabila Presiden mangkat atau tidak bisa menjalankan tugas karena kondisi tertentu maka wapres yang akan naik.

"Wapres biasanya yang akan naik.

Tapi bagaimana kalau wapresnya sudah dua periode jadi presiden," jelasnya.

Dengan demikian apabila wapres naik menjadi Presiden akan menyalahi aturan masa jabatan dalam konstitusi.

Tak hanya melanggar konstitusi kondisi tersebut tidak sesuai dengan tradisi ketatanegaraan.

"Jadi tidak elok, seorang presiden mencalonkan diri menjadi calon wakil presiden.

Atau mungkin kalau mau nyalon gubernur lagi bisa saja tapi jadi tidak elok," imbuhnya.

Selain itu menurut pengamatannya di negara manapun belum ditemukan ada presiden yang usai rampung jabatan kemudian mencalonkan menjadi wakil presiden. (jti)

Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved