Berita Semarang

Profil dan Perjalanan Karir Ketua Bawaslu Kota Semarang

Muhammad Amin adalah seorang Ketua Bawaslu Kota Semarang, lahir di Kabupaten Pati.

Penulis: Muhammad Fajar Syafiq Aufa | Editor: sujarwo
Tribun Jateng/Muhammad Fajar Syafiq Aufa
Ketua Bawaslu Kota Semarang Muhammad Amin 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Muhammad Amin adalah seorang Ketua Bawaslu Kota Semarang. Lahir di Kabupaten Pati pada 7Juni 1971, Jumat (16/9/2022)

Lelaki yang saat ini tinggal di Jalan Kelud Utara no 36 Kelurahan Gajahmungkur Kota Semarang itu memiliki latar belakang pendidikan S1 di Universitas Terbuka Jakarta jurusan Administrasi Negara, dan S2 Untag Semarang jurusan Hukum

Ketika masih kuliah lelaki yang biasanya dipanggil Amin, pernah menjadi aktifis kampus di tahun 1998 yang tergabung di Komite Independen Pantau Pemilu (KIPP)

"kemudian dari KIPP mengawasi pemilu 1999 awalnya itu," katanya di Kantor Bawaslu Kota Semarang

Setelah ada reformasi dirinya mengaku, sering melakukan unjuk rasa

"Dulukan masih dijalanan suka demo ya biasa lah seperti adek-adek sekarang ini suka demo," ungkapnya

Sebelum menjadi ketua Bawaslu Kota Semarang dirinya pernah menjadi Staf Komisioner Bawaslu RI

"Dari 2009 sampai 2012," ucapnya

Setelah itu dirinya, mendaftar menjadi anggota Panwaslu Kota Semarang pada Pemilihan Gubernur selama satu tahun.

"Kemudian pulang kampung ke Semarang lalu mendaftar menjadi panwaslu kota Semarang pada Pilgub 2013 kemudian ber irisan itu dengan pemilu 2014 artinya dari pilgub menjadi panwas lagi pemilu 2014,"
Setelah mengikuti seleksi pemilihan ketua Panwaslu Daerah yang diselengarakan oleh Bawaslu RI atau pusat dirinya lolos dan menjadi ketua panwaslu Kota Semarang.

"Menjadi ketua dari tahun 2015," paparnya

Selain itu dirinya menambahkan, pada tahun 2017 ada perubahan nama dari Panwaslu Kota Semarang menjadi Bawaslu kota Semarang.

"Panwaslu itu dulu ad hoc kemudian ada undang-undang baru yaitu UU Nomor 7  Tahun 2017 itu kemudian bertransformasi menjadi Bawaslu namanya," katanya

Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari www. Kapuashulu.bawaslu.go.id Mahkamah Konstitusi (MK) resmi  mengganti frasa ‘Panitia Pengawas Pemilihan kabupaten/kota’ menjadi ‘Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten/kota’ dalam UU Pilkada.

Hal ini,  membuat Bawaslu Kabupaten/Kota kini bersifat tetap (permanen) melalui UU Nomor 7 Tahun 2017, dimana dalam UU No. 1/2015 jo UU No. 8/2015 jo UU No. 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada), Sifat lembaga tersebut di daerah tingkat II adalah ad hoc atau sementara.

Saat ditanyai terkait kendala yang dialami menjadi ketua Bawaslu Kota Semarang dirinya mengatakan, Kendala memang ada namun dapat disikapi dengan komunikasi.

"Kendala misalkan kalau dulu di ad hoc itu kan kewenangan, kemudian kordinasi internal, kemudian kordinasi management. Yang ditingkat kecamatan kordinasinya kadang terkendala regulasi semacam itu kita lewat komunikasi yang baik bisa terselesaikan," paparnya

Dirinya sebagai warga negara harus membagun sistem demokrasi dengan menjadi pengawas.

"Misalkan kita bisa berkontribusi secara langsung terkait penegakan demokrasi dengan cara apa. Yaitu dengan tahapan-tahapan dari pemilu artinya kewajiban kita sebagai warga negara itu berkontribusi porsinya memang baru sebatas itu tapi ya itulah," tutupnya. (*)

Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved