Berita Pekalongan

Raperda Perubahan APBD Tahun 2022 Diparipurnakan

Meski sudah ditetapkan, APBD Kabupaten Pekalongan 2022 perlu dilakukan perubahan.

Penulis: Indra Dwi Purnomo | Editor: sujarwo
Dok. Prokompim Kabupaten Pekalongan
Paripurna penyampaian Raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Pekalongan tahun anggaran 2022. 

TRIBUNJATENG.COM, KAJEN - Meski sudah ditetapkan, namun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pekalongan tahun anggaran 2022 perlu dilakukan perubahan.

Hal ini, terjadi lantaran keterbatasan keuangan daerah sehingga untuk memenuhi semua dan menampung aspirasi berbagai program belum dapat terakomodir.

Dalam rangka melakukan perubahan, DPRD Kabupaten Pekalongan menggelar rapat paripurna tentang penyampaian Raperda Peruabahan APBD Kabupaten Pekalongan 2022 di ruang rapat dewan setempat.

Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Hindun mengatakan, perubahan ini merupakan tentu hal yang mendesak dan ada beberapa asumsi yang perlu dilakukan perubahan.

Anggaran penetapan di tahun 2022 belum semuanya tercover, misalnya hanya bisa membiayai selama 10 bulan, dan lainnya .

"Intinya, hal-hal yang sifatnya mendesak harus segera ditangani oleh Pemkab Pekalongan. Walau begitu, semua permasalahan nanti akan dibahas oleh DPRD melalui komisi komisi,'' kata Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Hindun, Kamis (22/9/2022).

Dalam penyampaian Raperda perubahan disebutkan, pendapatan daerah mengalami penurunan sekitar 0,85 persen. Saat penetapan APBD tahun anggaran 2022, direncanakan sebesar Rp 2.215.434.954.546, kini menjadi sebesar Rp 2.196.687.151.000.

Sedangkan untuk belanja daerah yang pada penetapan APBD tahun anggaran 2022, direncanakan sebesar Rp 2.219.934.954.546, berubah menjadi Rp 2.352.697.263.626. Melihat hal ini, dewan akan mendorong Pemkab Pekalongan agar pendapatan daerah menjadi lebih baik lagi.

"Pemerintah daerah supaya senantiasa melakkan ivasi dan keratifitas dalam memaksimalkan anggaran,'' imbuhnya.

Paripurna penyampaian Raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Pekalongan tahun anggaran 2022.
Paripurna penyampaian Raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Pekalongan tahun anggaran 2022. (Dok. Prokompim Kabupaten Pekalongan)

Semetara itu, dalam Raperda Perubahan APBD Tahun 2022, Wakil Bupati Pekalongan Riswadi mengatakan, perkembangan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan tahun 2022 terdapat beberapa kondisi riil yang dihadapi Pemkab Pekalongan.

Di antaranya, kebijakan serta regulasi pemerintah dan yang terkini Pemkab diamanati untuk mengalokasikan belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi tahun 2022.

"Ada beberapa hal terkait materi tersebut yakni struktur rancangan. Di antaranya tentang pendapatan daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain lain PAD yang sah."

"Kemudian terakit belanja daerah dan pembiayaan yang meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran daerah," katanya.

Riswadi juga menyampaikan, bahwa Perubahan APBD tahun 2022 dilakukan mengikuti perubahan dinamika realisasi anggaran yang tercermin pada laporan realisasi semester pertama APBD tahun 2022 dan juga perkembangan kebijakan dan regulasi dari pemerintah pusat.

"Perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tahun 2022 ini, terdapat beberapa kondisi yang dihadapi pemerintah daerah yang diantaranya adanya kebijakan serta regulasi pemerintah yang terkini yaitu pemerintah daerah diamanatkan untuk mengalokasikan belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi tahun anggaran 2022, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.07/2022 Tanggal 5 September 2022," tambahnya. (*)

Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved