Berita Blora

Evaluasi Propemperda, Target 50 Persen Ranperda Bisa Disahkan Jadi Perda Tahun Ini

DPRD Blora telah menetapkan ketua baru Badan Pembentukan Peraturan Daerah.

Penulis: ahmad mustakim | Editor: sujarwo
TRIBUNMURIA/AHMAD MUSTAKIM
Rapat evaluasi evaluasi Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) bersama dengan pihak eksekutif agar proses pembentukan perda dapat dilakukan percepatan di kantor DPRD Blora. 

TRIBUNMURIA.COM, BLORA – DPRD Blora telah menetapkan ketua baru Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) beberapa waktu lalu. 

Mereka kemudian menggelar rapat evaluasi Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) bersama dengan pihak eksekutif agar proses pembentukan perda dapat dilakukan percepatan. 

Ketua Bapemperda Aliudin menyebutkan, tahun ini ada 14 rancangan perda yang masuk dalam Propemperda 2022. 

"Ranperda itu terdiri dari 8 inisiatif eksekutif dan 6 inisiatif legislatif," ucap Aliuddin. 

Pihaknya menargetkan, ada 50 persen dari Ranperda yang bisa disahkan menjadi Perda pada tahun ini. 

Target itu dirasa realistis dengan sisa waktu yang ada hingga akhir tahun 2022 yang menyisakan lebih dari tiga bulan. 

Rapat evaluasi evaluasi Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) bersama dengan pihak eksekutif agar proses pembentukan perda dapat dilakukan percepatan di kantor DPRD Blora.
Rapat evaluasi evaluasi Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) bersama dengan pihak eksekutif agar proses pembentukan perda dapat dilakukan percepatan di kantor DPRD Blora. (TRIBUNMURIA/AHMAD MUSTAKIM)

"Memang saat ini masih belum ada yang disahkan. Karenanya kami kumpulkan eksekutif agar bisa dipercepat prosesnya. Tapi kita tetep optimis tahun ini bisa diselesaikan," terangnya. 

Saat ini sudah ada dua Ranperda yang hampir selesai. 

Kedua Ranperda tersebut adalah Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Blora dan Ranperda Penanggulangan Penyakit Menular.

"Sebenarnya tinggal disahkan saja. Tetapi kalau dibilang 100 persen juga belum," kata Aliuddin yang baru dilantik pada 5 September lalu itu. 

Moh Sahari, anggota Bapemperda dari fraksi PKS menambahkan, 4 ranperda proses sudah di atas 50 persen . Naskah Akademik sudah pada tahap harmonisasi di Kemenkumham Kanwil Jateng. 

"Saat ini prosesnya pembahasan di Pansus," ungkapnya. 

Anggota Bapemperda dari Fraksi Demokrat Yusuf Abdurrahman menyebutkan, salah satu penyebab dari molornya proses penyusunan Perda adalah naskah akademik (NA) beberapa Ranperda masih belum jadi.

Sehingga pihaknya belum bisa membahas lebih lanjut beberapa ranperda tersebut. 

"Yang bikin tambah molor kan karena beberapa NA nya belum jadi. Sedangkan NA kan nomer satu dulu. Kita gak bisa bahas kalau tidak ada NA," ungkapnya. 

Sementara Anif Mahmudi menyebutkan ada satu ranperda yang kemungkinan tidak bisa diselesaikan pada 2022 yaitu ranperda mengenai pajak dan retribusi daerah. 

"Bahan banyak yang kurang," ujarnya. 

Rapat itu juga dihadiri oleh dua anggota Bapemperda lainnya, yaitu Mutohar dari Fraksi Partai Golkar dan Anif Mahmudi dari PDIP. Mutohar menyebut, kemungkinan akan ada pencabutan beberapa perda pada tahun depan.

Hal itu merupakan konsekuensi dari adanya UU Cipta Kerja yang telah disahkan DPR RI pada 5 Oktober 2020 lalu. (*)

Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved