Berita Kudus

Ketua DPRD Kudus Tegaskan Penyaluran BLT Buruh Rokok Harus Sesuai Aturan

Ketua DPRD Kabupaten Kudus, Masan meminta penyaluran BLT dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebesar hampir Rp 90 Miliar Sesuai Aturan.

Penulis: Saiful Ma'sum | Editor: raka f pujangga
Raka F Pujangga
Buruh rokok PR Rajan Nabadi menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk bulan Juni dan Juli di Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) Kudus, Jumat (12/8/2022). 

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS - Ketua DPRD Kabupaten Kudus, Masan meminta penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebesar hampir Rp 90 miliar sesuai peraturan yang berlaku.

Alokasi dana 30 persen dari total anggaran DBHCHT yang diterima Kabupaten Kudus 2022 itu diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat melalui BLT.

Di antaranya ditujukan kepada para buruh rokok, dan beberapa kategori masyarakat lainnya yang membutuhkan.

"BLT harus didistribusikan sesuai dengan peraturan. Misal BLT dari DBHCHT untuk buruh rokok dan lainnya, diberikan alokasi 30 persen dari total DBHCHT sesuai peraturan yang ada. Belum lagi bantuan-bantuan lain dari pemerintah provinsi maupun pusat," terangnya, Minggu (25/9/2022).

Baca juga: Pemerintah Kabupaten Kudus Anggarkan DBHCHT Rp 13,07 M untuk Jaminan Kesehatan 28.000 Penduduk

Mas'an mengajak kepada masyarakat Kudus untuk mengawal bersama penyaluran bantuan, agar tepat sasaran. Pihaknya juga mendorong Dinas Sosial Kabupaten Kudus agar senantiasa mengupdate Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), supaya penerima bantuan tepat sasaran. 

"Identifikasi kami tepat sasaran, proses pendataan terus bergerak. Namun, di lapangan ada yang tidak tepat sasaran, iya. Bantu kami ikut mengawasi, kalau ada kasus, agar kami bisa segera menindaklanjuti," pintanya. 

Sebelumnya, Bupati Kudus HM Hartopo menjelaskan, Pemerintah Kudus memiliki aggaran 50 persen dari total alokasi DBHCHT yang diterima pada tahun ini. Sebanyak 30 persennya digunakan untuk penyaluran BLT. 

"Kami utamakan BLT dengan tujuan membantu masyarakat yang membutuhkan. Hampir Rp 90 miliar dikeluarkan, belum lagi bantuan dari provinsi," ujarnya.

Baca juga: Dinsos Kota Tegal: Evaluasi Penyaluran BLT BBM Berlangsung Lancar

Hartopo menyebut, prioritas utama BLT DBHCHT diberikan kepada para buruh rokok, dan masyarakat yang masuk dalam DTKS. Selebih, seperti pelaku UMKM dan pelaku transportasi, akan segera dikaji lebih lanjut.

Selain itu, Hartopo mendorong optimalisasi 40 persen dari Dana Desa (DD) dan anggaran 2 persen pengendalian inflasi bisa digunakan untuk BLT. 

Pihaknya sudah membentuk tim khusus untuk menentukan dan mengawasi penyaluran BLT agar sesuai yang diharapakan masyarakat. 

"Kita punya tim yang sudah dibentuk, independen dan objektif. Kita percayakan dengan tim dan akan ada evaluasi dengan dibantu fasilitator Dinas Sosial, berkoordinasi dengan kecamatan dan desa. Kita upayakan semaksimal mungkin," tuturnya. (Sam)
 

Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved