Berita Sragen

Tanaman Cabai dan Bawang Butuh Pupuk ZA dan SP-36, Petani Minta Ada Subsidi Lagi

Para petani yang masuk dalam Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Sragen meminta pupuk ZA dan SP-36 dikembalikan sebagai pupuk bersubsidi.

PT INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL
Hasil ubinan padi di Dukuh Bangun Asri, Desa Kateguhan, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo, Senin (12/9/2022). 

TRIBUNJATENG.COM, SRAGEN – Para petani yang masuk dalam Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Sragen meminta pupuk ZA dan SP-36 dikembalikan sebagai pupuk bersubsidi.

Dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No 10/2022 tentang tata cara penetapan alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian dua pupuk tersebut sudah tidak bersubsidi.

Hal itu disampaikan Ketua KTNA Sragen, Suratno ketika audiensi di DPRD Sragen dihadiri sejumlah pejabat terkait dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Peternakan dan Perikanan dan stakeholder terkait.

"Kami ke sini itu untuk menyampaikan aspirasi kita tentang persoalan petani, ada tiga hal kita sampaikan. Pertama kaitan dengan Permentan No 10 2022 disana pupuk yang disubsidi hanya  urea dan NPK padahal petani masih butuh SP-36 dan ZA," ujar Suratno, Senin (26/9/2022).

Baca juga: Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Melibatkan Polda Jateng

Suratno menjelaskan tanaman yang disubsidi itu hanya padi, jagung, kedelai untuk holtikultura seperti cabai, bawang merah dan bawang putih sementara untuk perkebunan kakao.

Dia melanjutkan di Sragen ada tanaman semangka dan melon yang tidak mendapatkan subsidi.

Suratno menyampaikan pernah mengadakan uji lab di 100 titik yang tersebar di 10 Kecamatan, dengan hasil tanaman sangat membutuhkan ZA dan SP-36 36.

"Di Sragen itu ada tanaman cabai dan bawang merah yang menjadi primadona, itu yang dibutuhkan pupuknya bukan urea tapi ZA dan SP-36, tebu juga demikian apalagi bawang merah," lanjut dia.

Menurutnya, pupuk menjadi persoalan bagi para petani apalagi saat ini pupuk non subsidi harganya sudah melebihi dari produksi para petani.

Baca juga: Kelompok Tani Muda Kalimanah Wetan Manfaatkan Limbah Pertanian dan Limbah Ternak Jadi Pupuk Organik

Sementara itu, naiknya Bahan Bakar Minyak (BBM) dikatakan Suratno juga sangat berdampak bagi para petani yakni biaya ongkos produksi yang naik.

Pihaknya menyayangkan tidak adanya kompensasi bagi para petani sedangkan bagi para ojek, angkutan umum, tenaga kerja dan sebagainya mendapatkan kompensasi.

"Apalagi pembelian BBM, bagaimana sih seandainya pembelian BBM itu tidak perlu rekomendasi dari kades, cukup dengan kartu petani? Kita kan cuma punya kartu petani, cuma ini harapan kita dan kami usulkan," katanya.

Suratno menyadari teman-teman dewan tidak mungkin akan memutuskan, mengingat itu semua kebijakan dari pusat. Pihaknya berharap dari forum ini bisa menyampaikan baik bupati atau anggota dewan untuk menyampaikan hasil.

"Kalau Bupati sampaikan ke Menteri Pertanian untuk dewan sampaikan ke teman-teman di anggota dewan di komisinya lewat jaringan beliau-beliau pasti bisa," tandasnya. (uti)

Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved