Berita Video

Video KPK Beri Bimtek Anti Korupsi pada Kepala Desa Se-Jateng

Wakil Gubernur Jawa Tengah, H Taj Yasin Maimoen mengatakan, besaran dana desa dari pemerintah pusat dari tahun ke tahun terus meningkat.

Penulis: hermawan Endra | Editor: abduh imanulhaq

TRIBUNJENG.COM, SEMARANG - Berikut ini video KPK beri Bimtek anti korupsi pada kepala desa se-Jateng.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Program Desa Anti Korupsi pada seluruh Kepala Desa se Jawa Tengah.

Ketua Panitia Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Brigjen Pol Kumbul Kusdwijanto menjelaskan latar belakang diselenggarakan acara ini adalah menindaklanjuti kesepakatan dengan Gubernur Jateng beberapa waktu lalu.

Sebab menurutnya, korupsi tidak hanya ditingkat pusat tapi juga di pelosok desa. 

"Pemerintah telah mengucurkan dana Rp 486 triliun sejak 2015-2022, namun terjadi kebocoran 601 kasus 686 tersangka melibatkan perangkat desa, survey perilaku desa itu lebih korupsi dibanding kota, sehingga KPK turun ke desa bekerjasama dengan seluruh elemen melakukan upaya pencegahan," katanya. 

Brigjen Pol Kumbul Kusdwijanto menambahkan, tujuan Bimtek ini adalah untuk menyamakan persepsi tentang permasalahan dan upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya korupsi. Harapannya tidak ada lagi korupsi di desa.

Wakil Ketua KPK, DR Nurul Ghufron dalam kesempatan tersebut memberikan penjelasan  tentang korupsi dan dampaknya. Ia juga mengungkapkan strategi KPK dalam pemberantasan korupsi yang dimulai dari pendidikan atau edukasi, pencegahan melalui perbaikan sistem dan penindakan.

Dijelaskannya untuk menjadi desa antikorupsi ada beberapa aspek yang wajib terpenuhi antara lain tata kelola, akuntable, profesional, partisipatif, transparan. 

Berdasarkan data KPK sejak 2012 hingga 2021 sudah terdapat 601 perkara korupsi dana desa, dari jumlah tersebut sebanyak 686 kepala desa dan perangkat desa telah terjerembab dalam praktik korupsi sehingga dana desa kurang optimal membangun desa.

"Jaga komitmen, sadari tuhan,"  pesannya.

Wakil Gubernur Jawa Tengah, H Taj Yasin Maimoen mengatakan, besaran dana desa dari pemerintah pusat dari tahun ke tahun terus meningkat.

Pada 2015 sebesar Rp 2,2 triliun, 2016 ada Rp 5 triliun, tahun 2017 ada Rp 5 triliun, 2018 naik menjadi Rp 6,7 triliun, tahun 2019 naik menjadi Rp 7,8 triliun, dan tahun 2020, 2021, dan 2022 angkanya naik Rp 8,1 triliun.

Selain dana desa dari pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga mengucurkan dana untuk ketahanan masyarakat, peningkatan sarana prasarana desa, pembangunan kawasan pedesaan, operasional kader, dan pemberdayaan desa dengan tujuan untuk mendukung kemajuan desa serta mendukung kesejahteraan masyarakat.

Namun menurut Wagub, dari kucuran dana yang diberikan ke desa-desa, ternyata aktivitas masyarakat yang selama ini dipimpin kepala desa belum semuanya peduli tentang sebesar anggaran. Bahkan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui anggaran tersebut digunakan untuk apa saja termasuk dari sisi pengawasannya. 

Halaman
12
Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved