Berita Salatiga

30 PNS Ikuti Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Level 1

Puluhan PNS di lingkungan Pemkot Salatiga ikuti kegiatan ujian sertifikasi.

Penulis: Hanes Walda Mufti U | Editor: sujarwo
Tribunjateng.com/Humas Pemkot Salatiga
Puluhan PNS Kota Salatiga ikuti kegiatan ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa level 1 di Lab. Simdig SMKN 2 Salatiga, Senin (26/9/2022). 

TRIBUNJATENG.COM, SALATIGA – Puluhan PNS di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Salatiga ikuti kegiatan ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa level 1.

Kegiatan ini digelar di Lab. Simdig SMKN 2 Salatiga yang bekerjasama dengan LKPP, Universitas Diponegoro dan SMKN 2 Salatiga.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkot Salatiga, BPH Pramusinta mengatakan kegiatan ini diikuti sebanyak 30 orang.

Kegiatan juga merupakan upaya mendukung visi dan misi Kota Salatiga yang sejahtera, mandiri, dan bermartabat.

“Kesuksesan pembangunan salah satunya dipengaruhi oleh efektivitas pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang didukung oleh SDM pengadaan yang berkualitas, kompeten, dan berintegritas,” kata Pramusinta kepada Tribunjateng.com, Senin (26/9/2022).

Pemkot Salatiga berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas SDM pelaku pengadaan barang/jasa.

“Menambah jumlah PNS yang memiliki sertifikat ahli pengadaan barang/jasa level 1, setelah sebelumnya mengikuti kegiatan bimtek dan pendalaman materi untuk ujian level 1 tersebut,” jelasnya.

Puluhan PNS Kota Salatiga ikuti kegiatan ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa level 1 di Lab. Simdig SMKN 2 Salatiga, Senin (26/9/2022).
Puluhan PNS Kota Salatiga ikuti kegiatan ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa level 1 di Lab. Simdig SMKN 2 Salatiga, Senin (26/9/2022). (Tribunjateng.com/Humas Pemkot Salatiga)

Pramusinta menambahkan bahwa nantinya ada PNS yang bersertifikat ahli pengadaan barang/jasa level 1 merupakan langkah awal dalam upaya pemenuhan SDM Pengadaan Barang/Jasa dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang efektif dan efisien yang ada di Kota Salatiga.

“Semua pekerjaan ada risikonya, namun risiko yang paling besar adalah yang tidak bekerja. Selain itu, peluang menjabat sebagai Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa semakin terbuka.” Ujarnya.

Pejabat Pengadaan minimal harus memiliki sertifikat level 1.

Hal tersebut akan menjadi kendala sekaligus berisiko jika ada perangkat daerah yang membutuhkan pejabat pengadaan namun  sama sekali belum memiliki PNS bersertifikat level 1.

“Pertama adalah kelas jabatan Fungsional Pengelola PBJ yang lebih tinggi dari jabatan yang lain. Kedua mengenai Tunjangan Tambahan Penghasilan yang juga lebih tinggi. Serta potensi karir yang lebih terbuka,” ungkapnya. (*)

Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved