Ganjar Pranowo

Ganjar Sebut Proyek Penunjukan Langsung di Bawah Rp 200 Jutaan Rawan Korupsi: Jangan Jadi Bancakan

Provinsi Jawa Tengah terus mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi

Penulis: hermawan Endra | Editor: muslimah
TribunJateng.com/Hermawan Endra
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo usai membuka rapat koordinasi pemberantasan tindak pidana korupsi terintegrasi di Gradhika Bhakti Praja, Selasa (27/9). 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Provinsi Jawa Tengah terus mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Pada level Kabupaten/Kota diminta untuk transparan dan akuntabel dalam mengelola anggaran. 

Hal tersebut disampaikan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo usai membuka rapat koordinasi pemberantasan tindak pidana korupsi terintegrasi di Gradhika Bhakti Praja, Selasa (27/9). Acara tersebut diikuti oleh seluruh kepala daerah Bupati/Walikota beserta pimpinan DPRD Kab/Kota se Jawa Tengah. 

Di awal sambutannya, Ganjar menyoroti masih adanya praktek korupsi di Jawa Tengah, seperti kasus di Pemalang, pemotongan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Blora serta Operasi Tangkap Tangan (OTT) Hakim Agung yang melibatkan pengacara dari Semarang. 

"Hari ini saya senang karena Bupati, Walikota, Pemerintah Provinsi, DPRD semuanya ikut turut serta untuk memperbaiki sistem mencegah korupsi tidak. Dan itu tidak cukup di lip service buktinya dikandani ngeyel sehingga terjadi OTT dimana-mana," kata Ganjar. 

Menurutnya pertemuan ini penting agar eksekutif dan DPRD bisa berelasi dengan baik. Umpama ketika harus mengesahkan APBD, apa yang menjadi aspirasi rakyat maka itulah yang dimasukkan secara terbuka. 

Dia berpesan agar dalam mengarahkan APBD untuk menolong daerah miskin, mengurangi potensi stanting, mengatasi kelangkaan pangan akibat kondisi global, atau  untuk mengontrol harga yang meningkat. 

Ganjar mengungkapkan, proyek penunjukan langsung (PL) rawan akan terjadinya tindak pidana korupsi. Sebab nilainya yang di bawah Rp200 jutaan tidak melalui proses lelang melainkan penunjukan langsung. 

"Jangan sampai ini menjadi projek bancakan. Umpama kalau ada aspirasi masyarakat Rp 200 jutaan itu ada potensi korupsi karena penunjukan langsung. DPRD harus kontrol jangan terlibat dan publik lapor pasti saya pecat," imbuhnya. 

Terkait praktik pencegahan korupsi di kabupaten/kota, Ganjar menyebut ada beberapa contoh di kabupaten/kota yang dapat ditiru daerah lain. Terutama mengenai inovasi yang mendorong transparansi dan akuntabilitas. Kemudian bagaimana menggunakan anggaran dalam kondisi darurat.

"Mudah-mudahan nanti akan ada penjelasan yang lebih detail, umpama dalam kondisi darurat itu kita harus menggunakan anggaran dengan cepat, bagaimana menurunkan inflasi, bagaimana kemudian kita menyediakan stok, bagaimana kemudian dalam kondisi sekarang yang lagi berubah ini anggaran bisa fit maka regulasi musti disesuaikan dan BPKP mendampingi," ujarnya.

Ganjar berharap gambaran umum yang diberikan oleh KPK melalui rapat koordinasi tersebut akan menciptakan sistem pencegahan korupsi yang baik. KPK juga dapat memberikan gambaran kejadian atau kasus yang saat ini masih ada.

"Itu tidak jauh-jauh cuma jual-beli jabatan, minta komisi, ngatur proyek,  investasi kemudian dipalak, pokoknya nyebelin yang gitu-gitu. Maka ini kita kumpulkan agar itu tidak terjadi. Kita tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan, kalau saya ya diri saya sendiri, lalu kita semua yang  diamanahi masyarakat untuk membangun bangsa tanpa korupsi," ungkap Ganjar.

Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Komjen Pol Tomsi Tohir, mengungkapkan, per 10 September 2022 ada 11 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang penyerapan APBD di bawah rata-rata nasional Kabupaten.Kota sebesar 44,09 persen. Sebesar 70 persen kasus korupsi terjadi dari sektor Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). 

Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Raden Suhartono dalam sambutannya mengatakan, ada delapan titik rawan korupsi antara lain di perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, managemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola keuangan desa. 

Pada triwulan 1 tahun 2022, telah melakukan pengawasan atas perencanaan penganggaran terhadap 113 Pemda dengan anggaran Rp 83,37 triliun. Dari jumlah tersebut yang berpotensi tidak afektif mencapai Rp18,3 triliun. 

Sementara itu, Wakil Ketua KPK, DR Nurul Ghufron menambahkan, musuh visi kepala daerah adalah korupsi. Tindakan tercela tersebut menghianati tidak hanya diri sendiri tetapi juga rakyat dan tuhan. 

"Musuh kepala daerah dalam pembangunan adalah internal yakni kepala daerah sendiri yang mendorong penggunaan kewenangan publik dan keuangan daerah serta eksternal yakni para koruptor yang ingin menumpang, mendompleng dan memanfaatkan kewenangan publik dan keuangan daerah," imbuhnya. (*)

Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved