Berita Jateng

Dorong Penyelesaian Agraria, Ganjar Minta Kepala Daerah Catat Persoalan Utama di Daerah

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta bupati dan wali kota untuk secepatnya menginventarisasi persoalan terkait reforma agraria.

Penulis: hermawan Endra | Editor: raka f pujangga
Istimewa/
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo usai menghadiri pembukaan rapat koordinasi Penyelenggaraan Reforma Agraria Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 di Hotel PO, Kota Semarang, Rabu (28/9/2022). 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta bupati dan wali kota untuk secepatnya menginventarisasi persoalan terkait reforma agraria, termasuk berbagai sengketa tanah yang ada di daerahnya.

Inventarisasi itu diperlukan agar semua persoalan pertanahan dapat segera diselesaikan.

"Kita minta agar di setiap kabupaten/kota segera melakukan list persoalan yang ada di sana. Maka untuk kepentingan pembangunan, redistribusi tanah, investasi dan seterusnya sehingga itu bisa menjadi target penyelesaian yang akan dibantu oleh kantor pertanahan," kata Ganjar usai menghadiri pembukaan rapat koordinasi Penyelenggaraan Reforma Agraria Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 di Hotel PO, Kota Semarang, Rabu (28/9/2022).

Ganjar menjelaskan di tingkat provinsi ada sebelas isu utama yang musti diselesaikan sedangkan isu utama di tiap kabupaten/kota pasti berbeda. Jumlah itu tentu yang paling mengetahui adalah bupati dan walikota sehingga pendataan dan identifikasi sejak dini perlu dilakukan agar penyelesaian bisa diselesaikan bersama.

"Di daerah-daerah itu sengketa konflik biasanya sudah teridentifikasi dan terdeteksi secara dini, maka kalau kemudian kawan-kawan di kabupaten/kota bisa menginventarisasi itu akan lebih cepat lagi," ujarnya.

Baca juga: Ganjar Pamerkan Jersey Rider Tour de Borobudur 2022, Karya Anak Berkebutuhan Khusus

"Tinggal nanti problem itu dipetakan, yang terkait dengan ATR/BPN sampaikan ke Kanwil dan nanti akan di-list. Di provinsi ada sebelas isu utama yang musti diselesaikan, nah di kabupaten ada berapa itu yang paling tahu adalah bupati dan walikota," kata Ganjar yang juga Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Jawa Tengah.

Menurut Ganjar apa yang dilakukan Kota Semarang dan Kabupaten Sukoharjo bisa menjadi contoh daerah lain. Sebab untuk menyelesaikan masalah sertifikat tanah untuk masyarakat pemerintah daerah berani mengeluarkan dana hibah.

"Dukungan pemda penting. Umpama ki bicara soal sertifikasi saja anggaran pusat terbatas. Maka diharapkan daerah juga bisa mendorong, contoh Kota Semarang bagus ya yang bisa membantu rakyatnya untuk bisa bersertifikat dengan cepat," katanya.

Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto, mengatakan untuk menyelesaikan reforma agraria dibutuhkan sinergi dari empat pilar yaitu Kementerian ATR/BPN, Pemerintah Daerah, Aparat Penegak Hukum, dan Kejaksaan. Selain itu juga dibutuhkan pilar kelima yaitu keterlibatan masyarakat agar lebih mudah mencari target reforma agraria yang harus diselesaikan.

"Dengan lima pilar kita bisa mengintegrasikan redistribusi dan pemberdayaan masyarakat dan menyelesaikan konflik dan sengketa agraria. Kuncinya adalah komunikasi. Kita butuh lahan atau tahan yang banyak dan luas untuk kesejahteraan rakyat. Setiap redistribusi, subjek harus terverifikasi dan  sebisa mungkin komunal untuk menghindari permainan bandar. Verifikasi subjek itu ada di pemerintah daerah," katanya.

Baca juga: Ganjar Tanam 101 Juta Pohon Sejak Periode I Untuk Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis di Jateng

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah, Dwi Purnama, S.H., M.Kn dalam sambutannya mengatakan, dalam rangka pelaksanaan Reforma Agraria sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Perpres No. 86 Tahun 2018, Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Jawa Tengah telah berkomitmen untuk menyukseskan penyelenggaraan reforma agraria.

Tugas dari Tim Gugus Tugas Reforma Agraria antara lain adalah untuk mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah dalam rangka menciptakan keadilan, menangani sengketa dan konflik agraria, menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat berbasis agraria dan memperbaiki akses masyarakat kepada sumber ekonomi. 

Tugas-tugas tersebut telah dilaksanakan oleh Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Jawa Tengah.

Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan penataan aset melalui Redistribusi Tanah sejumlah 19.954 bidang tanah, termasuk salah satunya Lokasi Prioritas Reforma Agraria hasil penyelesaian sengketa konflik eks HGU di Kabupaten Semarang seluas 141,5 Ha yang telah diredistribusikan kepada 1.368 KK pada tahun 2021 yang lalu. 

Halaman
12
Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved