Berita Nasional

Minuman Berpemanis akan Ditarik Cukai, Ini Penjelasan Menteri Keuangan Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberi penjelasan soal rencana pemerintah membuat kebijakan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK).

Editor: rival al manaf
Youtube Sekretariat Presiden
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, anggaran subsidi dan kompensasi energi akan kembali membengkak sebesar Rp 198 triliun, jika tidak ada kenaikan harga BBM Pertalite dan Solar. 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani memberi penjelasan soal rencana pemerintah membuat kebijakan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pada dasarnya kesepakatan tersebut menunjukkan bahwa DPR memberikan persetujuan untuk pemerintah melakukan perluasan terhadap barang kena cukai.

"Artinya, DPR memberikan persetujuan untuk perluasan barang kena cukai."

Baca juga: Jadwal Shin Tae-yong Setelah Indonesia Taklukan Curacao 2 Kali, Lebih Fokus ke Timnas U19

Baca juga: Kunci Jawaban Kelas 6 Panduan Siswa Belajar Hal 86 87 89 Tema 7 Buku Tematik Kerja Sama ASEAN

Baca juga: Lirik dan Chord Kunci Gitar Takdir Memanggil Jason Ranti

"Namun sama, dalam memutuskan berbagai hal, kita akan melihat momentum pemulihan ekonomi terutama untuk rumah tangga," ujar Sri Mulyani saat ditemui di Gedung DPR RI, Selasa (27/9/2022).

Ia mengatakan, pihaknya akan mencari titik keseimbangan dari rencana perluasan barang kena cukai dan memilih instrumen kebijakan yang paling masuk akal.

Pemerintah mempertimbangkan dari sisi kesehatan dan lingkungan, di mana minuman berpemanis dan plastik memang memiliki dampak negatif terhadap kesehatan manusia dan kelestarian lingkungan.

Meski demikian, pemerintah akan menerapkan kebijakan fiskal dengan tetap mempertimbangkan kondisi perekonomian secara keseluruhan.

"Minuman berpemanis dan plastik itu kan dianggap memiliki aspek negatif dan berbahaya."

"Tapi di sisi lain, kami juga akan melihat dampaknya terhadap perekonomian secara keseluruhan, dan juga masalah lingkungan. Jadi kami akan mencari keseimbangan," papar Sri Mulyani.

Sebelumnya, Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyepakati kebijakan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) dan plastik masuk dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2023.

Namun, implementasinya akan mempertimbangkan perkembangan kondisi ekonomi.

Baca juga: Promo Terbaru Superindo Hari Ini Rabu 28 September 2022 Sosis Juumbo Diskon Setengah Harga

Baca juga: Promo Indomaret Terbaru Hari Ini Rabu 28 September 2022 Delfi Wafer 7 Ribuan

Baca juga: Promo Alfamart Terbaru Hari ini Rabu 28 September 2022 Groovy Root 6 Ribuan

Penerimaan negara dari cukai ditargetkan mencapai Rp 245,4 triliun pada tahun depan.

Menurut paparan draft RUU APBN 2023, saah satu upaya untuk mencapai target cukai tersebut yakni dengan melakukan ekstensifikasi cukai melalui penambahan barang kena cukai.

"Intensifikasi cukai melalui penyesuaian tarif cukai, dan ekstensifikasi cukai melalui penambahan barang kena cukai baru berupa produk plastik dan minuman berpemanis dalam kemasan yang diselaraskan dengan pemulihan ekonomi dan daya beli masyarakat," tulis draft paparan rapat tersebut. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Sri Mulyani Sebut Minuman Manis Dalam Kemasan Berpotensi Kena Cukai Pada 2023"

Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved