Berita Jepara

Terkait Kepegawaian, Pemkab Jepara Siap Laksanakan SE Mendagri

Pemerintah Kabupaten Jepara siap melaksanakan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5492/SJ

Penulis: Abduh Imanulhaq | Editor: galih permadi
IST
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Jepara Ony Sulistijawan 

TRIBUNJATENG.COM - Pemerintah Kabupaten Jepara siap melaksanakan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5492/SJ tentang Persetujuan dalam Aspek Kepegawaian Perangkat Daerah kepada Pelaksana Tugas (Plt), Penjabat (Pj), dan Penjabat Sementara (Pjs) Kepala Daerah (KDH).

Kesiapan itu dinyatakan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Jepara Ony Sulistijawan setelah mengikuti sosialisasi virtual terkait SE tersebut.

Sosialisasi yang digelar Kemendagri pada Jum’at (23/9/2022), juga diikuti Pj. Bupati, Sekda, dan Inspektur Kabupaten Jepara.

“Dalam kegiatan itu, Sekretaris Jenderal Kemendagri Pak Suhajar Diantoro memberikan penjelasan mengapa SE itu perlu diterbitkan.

Dan kami siap melaksanakannya,” kata Ony, Selasa (27/9/2022).

Ony yang mengutip penjelasan Sekjen Kemendagri mengatakan, terbitnya SE Nomor 821/5492/SJ itu dimaksudkan untuk menjelaskan tentang kewenangan terbatas yang dimiliki oleh Plt, Pj, dan Pjs.

Dalam hal pemberian sanksi kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melanggar hukum dan menandatangani persetujuan mutasi pegawai antardaerah.

Pj kepala daerah harus mengajukan izin kepada Mendagri.

Akibatnya, berkas pengajuan izin dari Pj kepala daerah menumpuk.

“Maka untuk mempercepat proses pelayanan Kemendagri menyederhanakan proses tahapan yang memerlukan persetujuan Mendagri,” jelasnya.

Penyederhanaan itu dilakukan dengan lebih dulu melakukan pendataan terhadap tahapan yang dinilai dapat diringkas.

Menurutnya, SE hanya memberi persetujuan kepada Plt, Pj, maupun Pjs kepala daerah secara terbatas pada dua poin.

Pertama, persetujuan untuk melakukan pemberhentian, pemberhentian sementara, dan penjatuhan sanksi bagi ASN yang melanggar disiplin atau tindak lanjut proses hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

Alasan proses tersebut menjadi bagian yang disederhanakan, karena penjatuhan sanksi terhadap ASN yang melanggar disiplin atau tersandung masalah hukum merupakan langkah yang harus diambil.

“Kalau pegawai yang bersangkutan keberatan terhadap persetujuan sanksi yang ditandatangani, maka tetap dapat mengajukan banding ke pihak kepegawaian sesuai peraturan,” katanya.

Dia menegaskan, pemberhentian sementara ASN yang ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana diatur dalam Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

Kebijakan tersebut juga diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Persetujuan kedua yang diatur dalam SE menyangkut penandatanganan persetujuan mutasi pegawai antardaerah dan antarinstansi pemerintahan, sesuai ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-udangan.

Sesuai arahan Dirjen Mendagri, persetujuan mutasi tersebut bukan merupakan Surat Keputusan (SK) mutasi.

“Namun Plt., Pj., dan Pjs.gubernur/bupati/walikota harus melaporkan kepada Mendagri paling lambat tujuh hari kerja terhitung sejak dilakukannya tindakan kepegawaian tersebut,” tandasnya.(*) 

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved