Berita Pekalongan

350 Rumah KPM PKH di Kelurahan Tirto Pekalongan Dilabelisasi

Sebanyak 350 rumah KPM di Kelurahan Tirto Kota Pekalongan, Jawa Tengah dilabelisasi.

Penulis: Indra Dwi Purnomo | Editor: sujarwo
Dok. Kominfo Kota Pekalongan
Petugas Kelurahan Tirto, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Jawa Tengah bersama petugas DinsosP2KB, didampingi babinsa serta bhabinkamtibmas, Kamis (29/9/2022) melakukan labelisasi rumah KPM sebagai warga miskin. 

TRIBUNJATENG.COM, PEKALONGAN - Sebanyak 350 rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kelurahan Tirto, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Jawa Tengah dilabelisasi sebagai warga miskin oleh petugas dari Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DinsosP2KB) Kota Pekalongan bersama perangkat kelurahan setempat, dan babinsa serta bhabinkamtibmas, Kamis (29/9/2022).

Ratusan rumah tersebut berasal, dari tiga RW yang ada di wilayah tersebut. Labelisasi rumah penerima bantuan itu diberikan tulisan 'Kami Keluarga Miskin Penerima Bantuan Sosial PKH, Semoga Kami Segera Terbebas dari Kemiskinan'.

Label ditempatkan di tembok atau dinding bagian depan rumah. Upaya ini, dilakukan untuk mewujudkan transparansi penerima PKH sekaligus agar bantuan yang disalurkan oleh pemerintah tepat sasaran.

Lurah Tirto Nur Imaniyah mengungkapkan, berdasarkan data, di wilayah Tirto ada 350 rumah KPM bantuan sosial PKH yang dilabelisasi.

Petugas Kelurahan Tirto, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Jawa Tengah bersama petugas DinsosP2KB, didampingi babinsa serta bhabinkamtibmas, Kamis (29/9/2022) melakukan labelisasi rumah KPM sebagai warga miskin.
Petugas Kelurahan Tirto, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Jawa Tengah bersama petugas DinsosP2KB, didampingi babinsa serta bhabinkamtibmas, Kamis (29/9/2022) melakukan labelisasi rumah KPM sebagai warga miskin. (Dok. Kominfo Kota Pekalongan)

Adapun, tujuan pelabelan rumah warga ini untuk memberikan pesan moral apabila ada warga yang lebih mampu, sebaiknya warga tersebut mengundurkan diri sebagai keluarga penerima manfaat dan mengalihkan bantuannya kepada yang berhak menerima.

"Petugas kami bagi 3 tim, masing masing-masing ada di 2 RW dan 1 di RW 8. Kami, sudah melakukan penempelan labelisasi ini mulai Senin, 26 September 2022 lalu," ungkapnya.

Selama pelaksanaan labelisasi di wilayahnya, Imaniyah mengatakan memang ada 1 orang warganya yang menolak, jika rumahnya dilabelisasi keluarga miskin penerima PKH tersebut.

Sehingga, yang bersangkutan diminta membuat berita acara pernyataan ke kelurahan atas penolakan tersebut. 

"Memang, ada 1 warga yang menolak labelisasi ini karena kondisi ekonominya sudah mulai berubah, yang dulunya kurang mampu kini dinilai sudah cukup sejahtera."

"Oleh karena itu, yang menolak labelisasi diminta yang bersangkutan wajib bersedia dicabut dari penerima bantuan PKH," katanya.

Sementara itu, Istikharah (51) warga RT 4 RW 5 mengatakan, ia tidak merasa keberatan jika rumahnya dilabelisasi penerima PKH, karena memang kondisi real di lapangan memang masih perlu dibantu.

"Kami terdaftar sebagai KPM PKH sejak 2021 sampai sekarang. Tidak masalah bila harus dilabelisasi rumahnya, karena memang kondisi ekonominya kurang mampu."

"Harapan kami, kedepan dengan bantuan PKH yang diterima selama ini kondisi ekonomi keluarga kami semakin membaik dari sebelumnya," katanya.

Ia menilai, dengan bantuan PKH ini dirasa sangat membantu keluarganya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

"Bantuan PKH yang kami terima selama ini berupa uang, mencakup bantuan biaya anak sekolah, karena anak kami 2 orang yaitu 1 orang di tingkat SMP mendapat Rp 375 ribu, dan SMA 1 orang mendapat Rp 500 ribu, ditambah bantuan beras, sehingga total bantuan senilai Rp900 ribu per 3 bulan," imbuhnya. (*)

Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved