Berita Purbalingga

Bupati Tiwi Arahkan Elektronifikasi Pemungutan Pajak dan Retribusi untuk Cegah Kebocoran PAD

Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi berkomitmen agar perolehan Pendapatan Asli daerah (PAD) tahun 2023 bisa diraih secara optimal.

Istimewa
Bupati Tiwi dalam Rapat Paripurna DPRD penyampaian Jawaban Bupati Atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda APBD 2023, Jumat (30/9/2022) di Ruang Rapat DPRD. 

TRIBUNJATENG.COM, PURBALINGGA - Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi berkomitmen agar perolehan Pendapatan Asli daerah (PAD) tahun 2023 bisa diraih secara optimal.

Oleh karena itu, Ia mengingatkan pentingnya penerapan sistem elektronifikasi dalam pemungutan pajak dan retribusi guna mencegah kebocoran anggaran.

Bupati mengatakan tahun ini diharapkan mulai berproses dalam hal elektronifikasi.

Salah satu OPD yang menginisiasi adalah Dinperindag.

"Kita upayakan agar bagaimana pembayaran seperti retribusi pasar bisa dibayarkan secara online.

Karena elektronifikasi ini bertujuan  mengurangi kebocoran anggaran dalam mengumpulkan potensi-potensi PAD," ujar Bupati Tiwi dalam Rapat Paripurna DPRD penyampaian Jawaban Bupati Atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda APBD 2023, Jumat (30/9/2022) di Ruang Rapat DPRD.

Seperti yang diketahui, Pemkab Purbalingga menargetkan perolehan PAD tahun 2023 sebesar Rp 295,95 miliar atau lebih tinggi Rp 10,73 miliar apabila dibandingkan dengan APBD murni tahun 2022.

Penentuan target kenaikan Rp 10,7 miliar itu, telah didasarkan pada perhitungan potensi khususnya pajak dan retribusi daerah.

Untuk memaksimalkan Pendapatan Daerah, disamping mengandalkan PAD, Pendapatan Transfer serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, Pemkab Purbalingga juga mengincar perolehan Dana Insentif Daerah (DID) dari pemerintah pusat.

Sehingga Pemkab Purbalingga juga mengejar berbagai target kinerja sebagai syarat mendapat DID.

"Kita terus berupaya agar DID bisa kita dapatkan, karena sekarang penilaian pemerintah pusat mendapatkan DID itu sangat rigid, tidak cukup dapat WTP, tidak cukup menggedog APBD tepat waktu, tapi ada hal-hal lain yang juga menjadi indikator penilaian.

Oleh karena nya saat ini pemerintah daerah sangat fokus dalam upaya pencapaian MCP, fokus meningkatkan target angka-angka SAKIP, karena indikator ini yang akan berdampak terhadap perolehan DID," terangnya kepada Tribunbanyumas.com, dalam rilis.

Pada prinsipnya pemerintah daerah terus berupaya untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Secara umum, Bupati mengungkapkan akan melakukan beberapa langkah lain, diantaranya optimalisasi BUMD, termasuk peningkatan pelayanan di seluruh BLUD baik di Puskesmas maupun RSUD dalam meningkatkan PAD.

"Termasuk kami juga akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk menggaet dana-dana dan program-program pemerintah pusat untuk kita manfaatkan di Kabupaten Purbalingga," katanya. (jti)

Caption:

Baca juga: Kenaikan Tarif PUDAM Demak lakukan Sosialisasi Terlebih Dahulu

Baca juga: Sosok Inayma Indira Ayu Maharani, Mantan Pacar Chandra Liow yang Ungkap Pengalaman Abusive

Baca juga: Panitia Seleksi JPTP Kudus Susun Laporan untuk KASN

Baca juga: Viral Pengakuan Ayu Dewi Sebut Regi Datau Suaminya Mending Selingkuh Dengan Alasan Ini

 

--

Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved