Berita Nasional

Fadli Zon: Usia 35 Tahun Sudah Layak Capres atau Cawapres

Fadli Zon menuturkan, Indonesia dapat mengurangi batas usia pencalonan presiden dan wakil presiden dari 40 tahun menjadi 35 tahun.

Editor: m nur huda
Tribunnews.com/ Chaerul Umam
Fadli Zon menuturkan, Indonesia dapat mengurangi batas usia pencalonan presiden dan wakil presiden dari 40 tahun menjadi 35 tahun. 

 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Batas usia pencalonan presiden dan wakil presiden di Indonesia dinilai perlu diubah. Hal itu untuk memberikan ruang lebih besar kepada calon pemimpin potensial.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, dalam diskusi Disposisi oleh Prodewa dan Total Politik bertajuk 'Dilema Pilpres 2024: Presidential Threshold dan Syarat Minimal Usia Capres-Cawapres' di Jakarta Pusat, Sabtu (1/10/2022).

Seperti diketahui, UU No. 7/2017 tentang Pemilu sudah mengatur tentang persyaratan usia minimal bagi capres dan cawapres dalam pilpres. Di dalam Pasal 169 huruf q UU 7/2017 disebutkan, usia minimal untuk seseorang bisa menjadi capres dan cawapres adalah 40 tahun.

Anggota Komisi I DPR itu menuturkan, Indonesia dapat mengurangi batas usia pencalonan presiden dan wakil presiden dari 40 tahun menjadi 35 tahun.

“Saya termasuk yang berpendapat tetap harus meberikan ruang yang lebih besar, misalnya 35 tahun,” katanya.

Fadli menuturkan, batasan usia pencalonan presiden dan wakil presiden di beberapa negara di dunia memang berbeda-beda. Namun, ia mengambil contoh dari Amerika Serikat, sebagai contoh negara dengan tingkat demokrasi yang relatif mapan.

“Kalau saya lihat itu Amerika Serikat kalau tidak salah batas pencalonan presidennya 35 tahun. Kita anggap sebagai negara demokrasi yang relatif mapan dengan memperhitungkan segala macam. Jadi menurut saya kalau kita mau turunkan, paling tidak sama seperti Amerika Serikat, 35 tahun itu batas yang wajar,” paparnya.

Dalam kesempatan yang sama, politisi Partai Nasdem, Hillary Brigitta Lasut berujar, usia minimum pencalonan presiden bisa mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, yakni selama orang tersebut bisa bertanggung jawab secara hukum atas apa yang diperbuatnya. Artinya, anak muda bisa mencalonkan diri menjadi pemimpin negeri.

“Selama hukum bilang dia sudah mampu untuk melakukan tindakan hukum secara cakap, dan semua tindakannya pidana perdata, semuanya aturan hukum dia bilang sudah legal sudah bisa dipertanggungjawabkan, berarti dia sudah bisa mencalonkan diri,” ucapnya.

Namun, menurut dia, penurunan batasan usia itu tidak serta-merta bisa mebuat semua orang mencalonkan diri menjadi presiden dan wakil presiden.

“Tetapi jangan sampai usia 21 aja, lulusan SMA, terus belum ada pengalaman kerja entah dari mana, cuma karena dia keturunan dewa, mungkin titisan dari atas, dapat honoris kausa dari mana, terus dia jadi presiden,” tukasnya.

Hilary beralasan, jika hanya dengan latar belakang SMA, maka dikhawatirkan belum cukup kemampuan untuk memimpin negeri.

“Jadi saya pribadi kalau bisa memang 21, ya 21, tapi kalo bisa jangan lulusan SMA, karena gimana abang-abang mahasiswa di sini mau berdemonstrasi kepada mereka yang tidak pernah jadi mahasiswa. Itu bakal jadi ribet banget urusan,” bebernya. (Tribunnews/Naufal Lanten/tribun jateng cetak)

Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved