Berita Sragen

Prosentase Keterwakilan Perempuan Kurang, Bawaslu Sragen Perpanjangan Pendaftaran Panwaslu Kecamatan

Pendaftaran Panwaslu Kecamatan di empat kecamatan Kabupaten Sragen diperpanjang.

Penulis: Mahfira Putri Maulani | Editor: sujarwo
Tribun Jateng/Mahfira Putri Maulani
Sejumlah pendaftaran Panwaslu Kecamatan memadati Kantor Bawaslu Sragen, Sabtu (27/9/2022) lalu. 

TRIBUNJATENG.COM, SRAGEN – Pendaftaran Panwaslu Kecamatan di empat kecamatan Kabupaten Sragen diperpanjang. Hal ini dikarenakan prosentase keterwakilan pendaftar perempuan kurang dari 30 persen.

Empat kecamatan tersebut diantaranya Kecamatan Sambirejo, Miri, Masaran dan Gesi. Perpanjangan pendaftaran dilakukan pada Minggu (2/10/2022) sampai dengan Sabtu (8/10/2022) mendatang.

"Pendaftaran Panwaslu diperpanjang, karena prosentase keterwakilan pendaftar perempuan kurang dari 30 persen," kata Komisioner Bawaslu Sragen Divisi SDM dan Organisasi, Edy Suprapto kepada Tribunjateng.com, Senin (3/10/2022).

Edy sapaan akrabnya itu melanjutkan hal ini berdasarkan peraturan Bawaslu Republik Indonesia No 19 tahun 2017, bagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Bawaslu Republik Indonesia No 8 tahun 2019 atas kewenangan yang berdasarkan Undang-undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

"Memperhatikan jumlah pendaftar yang kurang dari ketentuan minimal sapi dengan berakhirnya masa pendaftaran 27 September 2022, Pokja pembentukan Panwaslu Kecamatan memperpanjang masa pendaftaran," katanya.

Sementara itu, prosentase keterwakilan pendaftar perempuan di empat kecamatan yang kurang diantaranya Kecamatan Masaran dengan prosentase 22 persen.

Kecamatan Sambirejo belum ada pendaftar perempuan atau 0 persen, di Kecamatan Gesi sudah ada 25 persen dan Kecamatan Miri 14 persen.

Untuk persyaratan dan formulir pendaftaran dapat diunduh melalui http://tiny.cc/perpanjanganpanwascam 24. Pengumpulan formulir bisa datang langsung ke kantor Bawaslu Sragen, kirim via pos dan email.

Tugas Panwaslu Kecamatan

Edy menerangkan secara garis besar Panwaslu Kecamatan bertugas mengawasi semua tahapan pemilu dari awal semua tahapan sampai penetapan hasil pemilu.

"Sesuai dengan tugas dan kewenangan mereka diwajibkan mengawasi semua tahapan kemudian untuk menerima laporan jika ada temuan dan memproses semua laporan temuan itu."

"Kalau memang memenuhi pelanggaran baik administrasi, pidana maupun etik itu mereka harus memproses. Melakukan kajian, membuat laporan sesuai dengan ketentuan regulasi," terangnya.

Jika pelanggaran itu tidak bisa diselesaikan di kecamatan dan kewenangannya ada di kabupaten, akan diteruskan ke kabupaten untuk diambil alih. (*)

Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved