Berita Banyumas

Perangkat Desa Cilongok Mogok Kerja Lima Hari, Buntut Tuntutan Kades Mundur

Perangkat Desa Cilongok, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas melakukan mogok kerja. Aksi mogok kerja itu merupakan wujud respons para perangkat des

Penulis: Permata Putra Sejati | Editor: m nur huda
TRIBUN JATENG/PERMATA PUTRA SEJATI
Puluhan warga Desa Cilongok, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas melakukan aksi demo lanjutan di depan kantor balai desa setempat, Jumat (30/9/2022). Mereka kembali menuntut Kades Waluyo mundur atas dugaan kasus perselingkuhan. 

TRIBUNJATENG.COM, BANYUMAS - Perangkat Desa Cilongok, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas melakukan mogok kerja. Aksi mogok kerja itu merupakan wujud respons para perangkat desa atas dugaan perselingkuhan Kepala Desa Cilongok, Waluyo, yang tak berkesudahan.

Sebelumnya, warga Cilongok beberapa menggelar unjuk rasa, menuntut kades mundur. Sejauh ini, Waluyo tidak mau menuruti tuntutan warga. Bahkan, aksi protes sebelumnya sudah dilakukan oleh unsur pimpinan dan anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) serta ketua RT/RW. Seluruh pimpinan dan anggota BPD serta para ketua RT dan RW di Cilongok sudah mengundurkan diri.

Aksi mogok kerja para perangkat desa itu tertuang dalam surat pemberitahuan yang ditandatangani berjumlah sembilan orang, Jumat (30/9) pekan lalu. Para perangkat desa yang menyatakan mogok kerja, yakni sekretaris desa (Sekdes), kepala urusan (Kaur), kepala seksi (Kasi), dan kepala dusun (Kadus).

"Benar, intinya seperti yang ada di dalam surat," kata Kaur Tata Usaha dan Umum Desa Cilongok, Amir Hamzah, kepada Tribun Jateng, Selasa (4/10).

Amir mengungkapkan, aksi mogok kerja para perangkat Desa Cilongok didasari atas tiga hal. Pertama, adanya unjuk rasa warga karena perilaku kades yang meresahkan. Selain itu muncul mosi tidak percaya dengan pengunduran diri unsur pimpinan dan anggota BPD, LPMD, Karangtaruna, Linmas, dan RT/RW.

Kedua, kata dia, kondisi tersebut menimbulkan ketidaknyamanan dan tidak dapat menjalankan beberapa kegiatan yang tertuang dalam APBDes karena mitra kerja tidak harmonis. Ketiga, aksi mogok kerja didasari pertemuan antara kades dan perangkat desa terkait tindak lanjut kades dalam mengembalikan kepercayaan masyarakat.

Dengan pertimbangan tersebut, para perangkat desa mengambil sikap melakukan mogok kerja, terhitung mulai 1-5 Oktober. Terkait dengan pelayanan kepada masyarakat yang bersifat mendesak seperti orang sakit atau yang berkaitan dengan nyawa bisa menghubungi nomor telepon darurat. Adapun pelayanan dokumen kependudukan dapat dilakukan secara online melalui website yang telah disediakan.

Amir mengungkapkan, sikap para perangkat desa itu berdasarkan kesepakatan bersama perangkat desa Cilongok sebagai bentuk kepedulian dan rasa cinta terhadap desa.

Sejauh ini, warga Desa Cilongok sudah dua kali menggelar aksi demo, yaitu pada 14 September dan Jumat (30/9) lalu. Dalam demo itu, warga menuntut agar kades mundur dari jabatannya karena diduga berbuat asusila atau perselingkuhan. Namun kades menolak mengundurkan diri dan membantah tuduhan tersebut.

Tanggapan Pemkab

Pemkab Banyumas akhirnya angkat bicara dan menanggapi aksi demo warga Desa Cilongok. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Banyumas, Purwadi Santoso mengatakan, akan memanggil Aliansi Masyarakat Desa Cilongok.

"Masyarakat lewat aliansi sudah beberapa kali melakukan aksi. Namun aksinya belum dilanjutkan dengan permintaan ke Pemerintah Daerah. Artinya, kalau memang serius ya (masyarakat) harus menyurati, itu yang belum," kata Purwadi, Selasa (4/10).

Purwadi juga menyinggung soal sejumlah pengurus RT, RW, serta BPD yang mundur dari jabatannya. "Itu juga tidak pernah meminta secara resmi. Kalau hanya mengembalikan stempel, itu belum formal. Kalau memang serius ya serius, jangan hanya membuat gaduh," jelasnya.

Nantinya, kata dia, Pemkab akan mendengar masukan dari masyarakat Desa Cilongok terkait apa yang dikehendaki. Purwadi mengatakan apabila meminta agar Kades mundur, maka harus ada pernyataan tertulis dari warga.

Apabila sudah ada permintaan secara formal, maka Pemkab Banyumas akan membuat tim untuk turun ke lapangan. Hal itu agar bisa memeriksa terkait tuduhan yang ditujukan kepada Kades Cilongok, Waluyo.

Terkait kemungkinan kades diturunkan dari jabatannya, kata dia, harus melihat kesalahan yang bersangkutan terlebih dahulu."Lihat kesalahannya mundur atau bukan, kalau bukan ya sanksi lain. Tim turun melakukan verifikasi penelitian di lapangan. Sanksi lain, akan dilihat lebih lanjut sesuai peraturannya," imbuhnya. (jti.TRIBUN JATENG CETAK)

Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved