Pemilu 2024

Sekda Kabupaten Tegal Ingatkan Larangan Bagi PNS Saat Pemilu, Bisa Kena Sanksi Sedang Hingga Berat 

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tegal, Widodo Joko Mulyono, memberikan informasi mengenai apa saja larangan atau hal yang tidak boleh dilakukan

Desta Leila Kartika
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tegal, Widodo Joko Mulyono, saat menjadi narasumber dan memberikan paparan pada acara Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif yang diinisiasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tegal, Rabu (5/10/2022) kemarin, di Grand Dian Hotel Slawi. 

TRIBUNJATENG.COM, SLAWI - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tegal, Widodo Joko Mulyono, memberikan informasi mengenai apa saja larangan atau hal yang tidak boleh dilakukan para pegawai negeri sipil (PNS), terutama saat memasuki tahun politik atau musim pemilu 2024 mendatang. 

Hal tersebut Joko sampaikan, saat dirinya menjadi narasumber dalam acara Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif yang diinisiasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tegal, Rabu (5/10/2022) kemarin, di Grand Dian Hotel Slawi.

Dalam acara yang mengusung tema "Menuju Pemilu Serentak 2024 Bermartabat," selain mengadakan sosialisasi juga dilaksanakan deklarasi oleh para tamu undangan yang hadir.

Mulai dari Bawaslu sendiri, kemudian komisi pemilihan umum (KPU), Pemkab Tegal, TNI, Polri, Kejaksaan, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, pers (media), partai politik, perguruan tinggi, dan lain-lain.

Saat menyampaikan paparannya, Joko menyampaikan beberapa hal mulai dari tujuan sosialisasi dan deklarasi, mengajak masyarakat untuk berpartisipasi mengawasi dalam rangka membantu Bawaslu, dan yang paling menarik saat beliau menyampaikan mengenai larangan bagi PNS saat pemilu.

"Bawaslu tidak bisa bergerak sendirian. Harus ada partisipatif dari unsur-unsur seperti masyarakat yang berkompeten bisa melakukan pengawasan," kata Joko, pada Tribunjateng.com, Rabu (5/10/2022).

Adapun hal-hal yang menjadi larangan atau tidak boleh dilakukan oleh para PNS, yaitu dilarang memberikan dukungan kepada calon presiden, wakil presiden, calon kepala daerah, wakil kepala daerah, calon anggota DPR, DPRD dengan cara ikut kampanye.

Selain itu, dilarang menjadi peserta kampanye menggunakan atribut partai bukan atribut PNS.

Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.

Membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum atau sesudah masa kampanye.

Mengadakan kegiatan yang mengarah pada bentuk keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu baik sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.

Tidak boleh mengadakan pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, atau memberikan barang pada PNS dalam lingkup unit kerja, anggota keluarga, masyarakat, dan memberikan surat dukungan disertai fotokopi KTP.

Hukuman bagi PNS yang melanggar:

PNS yang kedapatan melanggar aturan, maka mendapat ancaman hukuman disiplin tingkat sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun.

Kemudian penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun.

Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun.

Sedangkan bagi PNS yang mendapat hukuman disiplin tingkat berat, yaitu berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun.

Pemindahan dalam rangka penurunan pangkat setingkat lebih rendah, kebebasan dari jabatan, dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

"Mudah-mudahan semuanya menjadi renungan kita bersama, bagaimana bisa menggerakkan pengawasan pemilu partisipatif agar tujuan pemilu bisa tercapai dengan baik. Supaya tidak terjadi konflik, bisa meningkatkan kualitas demokrasi, dan kesadaran masyarakat akan pemilu lebih meningkat, sehingga karakter masyarakat jauh lebih baik lagi," tutup Joko. (dta)

Baca juga: 5 Potret Alex Anak Nadya Hutagalung, Ganti Nama Jadi Lebih Gender Netral

Baca juga: Harga Tempe Tahu Naik di Pasaran Semarang, Pedagang : Pembeli Sudah Pada Maklum

Baca juga: Pembangunan Pasar Ngawen Capai 40 Persen, Rangka Atap Sudah Terpasang

Baca juga: Ada 1500-an KPM Belum Ambil BLT BBM di Karanganyar

Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved