Wawancara Khusus

Masinton Pasaribu: Kita Harus Memberikan Warisan Demokrasi yang Baik Buat Generasi

Jadi kalau Pak Jokowi ingin jadi Wakil Presiden mau ngapain, kewenangan apa yang bisa dimiliki oleh dia selain membantu Presiden.

Editor: rustam aji
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
BINCANG PILPRES 2024 - News Director Tribun Network Febby Mahendra saat diskusi Tribun Series dengan Putra Politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu, Pengamat Politik Charta Politika Yunarto Wijaya, dan Ketua Sekber Prabowo-Jokowi Ghea Giasty, Senin (26/9). 

TRIBUNJATENG.COM - Politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu bersama Pengamat Politik Charta Politika Yunarto Wijaya, dan Ketua KoordinatorSekretariat Bersama (Sekber) Prabowo-Jokowi Ghea Giasty berbincang dengan News Director Tribun Network Febby Mahendra Putra saat diskusi Tribun Series: "Mungkinkah Jokowi Maju di 2024" di Kantor Tribun Network, Jakarta, Senin (26/9/2022).

Untuk Tribun Series kedua, Tribun Jateng menurunkan wawancara dengan Anggota Komisi XI DPR Masinton Pasaribu.

Berikut petikan wawancara eksklusif Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra dengan Masinton Pasaribu:

Bagaimana Bang Masinton melihat ide fenomenal ini kalau saya melihatnya tidak bahwa ini leterlek mengajukan Prabowo-Jokowi, tapi ada pesan mungkin?

Sebagai sebuah keinginan atau pesan agar pemilu 2024 nanti tidak seperti pemilu sebelumnya. Tadi kalau dibilang sampai ada yang cerai, itu kalau politik dibawa baper begitu. Istilah anak sekarang kena mental.

Jadi sebenarnya adalah kita semua harus memberikan edukasi dan pemahaman bersama kepada publik bahwa apapun pemilu sebagai sarana demokrasi itu harus bagian dari penguatan identitas kebangsaan kita. Bangsa yang majemuk tadi.

Pemilu itu untuk melahirkan kepemimpinan jangan sampai dinodai dengan keterbelahan memainkan isu-isu yang membuat kondisi bangsa kita menjadi tidak kondusif.

Maka sebenarnya nggak tau apakah Sekber terkoneksi juga dengan Qodari temannya Pak Toto yang usulkan Jokowi-Prabowo karena nggak bisa tiga periode yauda dibalik lagi Prabowo-Jokowi.

Artinya memang ada mencoba mengupayakan itu. It's ok, itu oke-oke saja dalam sistem demokrasi kita tetapi kalau saya lihat dalam perspektif ketatanegaraannya. Jabatan Wakil Presiden itu dalam konstitusi dia membantu tugas Presiden.

Beda halnya kalau sistem ketatanegaraan kita bukan presidensial atau gabungan parlementer dengan presiden atau terpisah.

Nah kalau kita kan presidensial, semua urusan kepala negara dan kepala pemerintahan ada di presiden. Sedangkan Wakil Presiden itu, dia tidak berbagi kekuasaan dengan Presiden. Dia hanya berada dalam satu lembaga Kepresidenan.

Wakil Presiden tidak dalam posisi menggantikan kecuali berhalangan sementara misalkan ke luar negeri keluar Kepresnya. Kalau berhalangan tetap itu baru.

Artinya apa bahwa kelembagaan Presiden dan Wakil Presiden itu dalam lembaga Kepresidenan. Jadi kalau Pak Jokowi ingin jadi Wakil Presiden mau ngapain, kewenangan apa yang bisa dimiliki oleh dia selain membantu Presiden.

Beda halnya dengan negara Rusia yaitu Presiden Vladimir Putin yang berbagi kepemimpinan dengan Perdana Menteri Dmitry Medvedev. Karena ada kekuasaan yang dibagi. Nah kalau kita Prabowo-Jokowi kan nggak, Wakil Presiden ya memang membantu Presiden.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jateng
BERITATERKAIT
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved