Gelontorkan Rp 2,3 Miliar untuk Bantuan Sosial, Sinoeng Tegaskan OPD Agar Tidak Main-main

TRIBUNJATENG.COM, SALATIGA – Pemerintah kota (Pemkot) Salatiga anggarkan dana senilai Rp 2,3 miliar untuk pengendalian dampak pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan pengendalian inflasi tahun 2022.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Salatiga, BPH Pramusinta menyebutkan usulan perlindungan sosial melalui APBD Kota Salatiga, telah disusun oleh OPD melalui program Bansos untuk warga miskin dan dhuafa.

Hal tersebut diungkapkan BPH Pramusinta dalam Focus Group Discussion (FGD) dan Rapat Koordinasi Pengendalian Dampak Pengalihan Subsidi BBM dan Pengendalian Inflasi Tahun 2022, yang berlangsung di Ruang Plumpungan, Gedung Setda Salatiga.

Disebutkan, bantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, BPKPD, Dispangtan, Dinkop UKM, Dishub dan Disdag Kota Salatiga berupa bantuan sembako, pengadaan alat bantu kursi roda untuk disabilitas, bantuan disabilitas pada peringatan Hari Disabilitas Internasional, pengembangan kapasitas budidaya ikan, pemanfaatan sumber daya hewan dan tanaman anggrek, pengadaan bibit ternak, fasilitasi dan perijinan usaha mikro, bantuan sektor transportasi dan bantuan sosial lainnya.

Pj Wali Kota Salatiga, Sinoeng N. Rachmadi dalam pengarahannya menyampaikan dalam eksekusi alokasi anggaran 2,3 miliar rupiah tersebut agar dilakukan diferensiasi sesuai dengan kebutuhan bisa sembako atau insentif, tidak dipukul rata.

Dengan begitu, nilai kebermanfaatan akan sesuai dengan porsi dan kapasitasnya.

Termasuk, potongan tagihan PDAM pada periode tertentu bagi keluarga miskin.

“Kepada BEM, segala pemikiran yang telah disampaikan secara formal maupun informal telah kami dengar dan kami catat untuk betul-betul menjadi masukan yang luar biasa,” kata Sinoeng kepada Tribunjateng.com, Jumat (7/10/2022).

Selanjutnya, dirinya mendesak Sekda Salatiga untuk segera mengambil langkah konkret pada Bulan Oktober ini, yakni mengeksekusi bantuan kepada sopir angkutan, termasuk ojek online dan konvensional.

“Jangan lupa melibatkan mahasiswa untuk mengawasi, tidak hanya OPD saja. Di samping mengawasi, saya harapkan betul untuk tidak main-main dengan bantuan sosial ini. Kalau sudah dialokasikan ya berikan, jangan sampai ada yang memotong. Oleh karena itu saya minta asisten Sekda untuk membuka call center dan diwartakan kepada masyarakat melalui Kominfo, agar tidak ada persoalan yang tertunda,” paparnya.

Dirinya juga memberikan kebebasan inisiatif Kepala OPD dan jangan menunggu petunjuk pimpinan. (*)