Wonosobo Hebat
Selamat Datang di Superhub Pemkab Wonosobo

Meterisasi LPJU

508 LPJU di Kabupaten Kudus Sudah Meterisasi

DPKPLH Kabupaten Kudus mencatat saat ini sudah ada 6.500 LPJU yang terpasang.

Penulis: Saiful Ma sum | Editor: sujarwo
Dok. Komisi C DPRD Kudus
Komisi C DPRD Kabupaten Kudus melakukan studi banding program meterisasi LPJU di Kabupaten Bantul, baru-baru ini. 

TRIBUNMURIA.COM, KUDUS - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPKPLH) Kabupaten Kudus mencatat, saat ini sudah ada 6.500 lampu penerangan jalan umum (LPJU) yang terpasang di sepanjang jalan Kabupaten Kudus.

Dari jumlah tersebut, 508 titik atau ID pelanggan di antaranya sudah dilakukan meterisasi.

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPKPLH) Kabupaten Kudus, Abdul Halil menyampaikan, penerangan jalan merupakan komponen penting untuk menciptakan keamanan dalam berkendara.

Katanya, saat ini sudah ada 6.500 LPJU yang terpasang menerangi jalanan di Kabupaten Kudus. Jumlah tersebut bisa saja bertambah sesuai kebutuhan lapangan.

Komisi C DPRD Kabupaten Kudus melakukan studi banding program meterisasi LPJU di Kabupaten Bantul, baru-baru ini.
Komisi C DPRD Kabupaten Kudus melakukan studi banding program meterisasi LPJU di Kabupaten Bantul, baru-baru ini. (Dok. Komisi C DPRD Kudus)

Dia menyebut, saat ini belum dilakukan program meterisasi LPJU secara menyeluruh. Namun demikian, program meterisasi bisa saja bakal dilakukan pada tahun-tahun selanjutnya di bawah wewenang Dinas Perhubungan.

"Di tahun ini belum ada program meterisasi semua LPJU," ujarnya.

Berdasarkan data yang ada, proyeksi anggaran tagihan listrik Pemkab Kudus pada 2022 mencapai Rp 27,9 miliar. Jumlah ini mengalami kenaikan pada 2023 mendatang menjadi Rp 30,4 miliar. 

Komisi C DPRD Kudus menilai, jika dilakukan meterisasi LPJU, bakal menghemat anggaran pemerintah daerah hingga 30 persen.

Sementara itu, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kudus telah mendengar usulan program meterisasi LPJU. Namun, masih sekadar usulan yang disampaikan oleh Komisi C DPRD Kudus, selanjutnya dibahas dalam rapat Badan Anggaran (Banggar).

Pihak BPPKAD masih menunggu apa saja yang akan dibahas dalam RAPBD 2023 nanti. (*)

Sumber: Tribun Jateng
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Komentar

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved