Diklaim Sudah 80 % , Koalisi Partai Nasdem-Demokrat-PKS Masih Alot

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Rencana koalisi tiga partai politik (parpol) yang akan mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres), masih alot, meski sejumlah pihak menyebut koordinasi terus berjalan, bahkan prosesnya diyakini sudah mencapai 80 persen mendekati kata sepakat.

Seperti diketahui, ketiga parpol itu adalah Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Alotnya kesepakatan koalisi itu terkait dengan penentuan calon wakil presiden (cawapres) untuk mendampingi Anies Baswedan.

Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Nasdem, Ahmad Ali mengatakan, koalisi yang diharapkan partainya tak terbatas hanya membicarakan capres 2024. Kelanjutan koalisi dengan Partai Demokrat dan PKS diduga tersendat karena masalah nama cawapres.

Nasdem ingin ada kesetaraan dalam penentuan nama cawapres itu. "Berkoalisi ini tidak hanya sekadar untuk mendeklarasikan nama capres, kemudian kami ribut di belakang hari karena kami tidak sepakat dengan cawapres," ujarnya, saat dihubungi Kompas.com, Senin (24/10).

Nama Anies Baswedan sebagai capres 2024 yang diusulkan Nasdem, menurut dia, diyakini juga disepakati PKS dan Demokrat. Namun, untuk urusan nama cawapres, Ali mengakui bahwa membuat masing-masing partai untuk meredam ego cukup sulit.

Apalagi, dia menambahkan, hanya ada satu cawapres, sementara yang mengusungnya tiga partai. Apabila posisi itu diisi oleh kader satu partai, maka kemungkinan partai lain bakal ribut.

"Kami optimistis bahwa koalisi yang sedang dirancang oleh Partai Nasdem ini akan terlaksana. Kami optimistis bahwa Anies akan tetap maju sebagai capres di 2024," tuturnya.

"Kami tidak mau kemudian koalisi kami umumkan bahwa semua sepakat dengan Anies, tiga-tiganya umpamanya deklarasi koalisi, tapi di ujungnya nanti ribut," sambungnya.

Maka dari itu, dalam pembentukan koalisi, Nasdem terlebih dahulu menyatukan pikiran antara ketiga partai. Ali menekankan soal koalisi yang setara. "Setara, tidak ada yang merasa berkuasa, dan kemudian merasa ada yang di bawah," ucapnya.

Ia berujar, kesetaraan dan kesamaan pikiran penting dibicarakan sejak pembentukan koalisi, dan akan menjadi aspek penting dari keberlangsungan koalisi Nasdem-Demokrat-PKS, apabila sudah resmi terbentuk.

"Tapi sekali lagi, manusia itu hanya boleh berencana, Tuhan yang menentukan. Nasdem sadar betul keputusan untuk mencalonkan Anies itu tidak utuh di tangan Nasdem. Itu ada ketergantungan dengan partai lain. Komunikasi-komunikasi itu yang sedang kami bangun hari ini," imbuhnya.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai NasDem Hermawi Taslim mengeklaim, koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS hampir mencapai 80 persen.

Sambil menunggu dinamika partai masing-masing, dia menambahkan, koalisi tiga partai tersebut telah membuat tim kecil.

“Koalisi kami itu sudah sekitar 80 persen, sambil menunggu dan menghormati otonomitas partai masing-masing yang punya dinamika sendiri-sendiri. Kami mulai dengan tim kecil untuk menyusun tema-tema kampanye,” ucapnya, pada diskusi bertajuk 'Ngopi dari Sebrang Istana Utak-atik Tiket Capres', di Jakarta Pusat, Minggu (23/10).

Tidak adil

Adapun, Juru Bicara PKS Muhammad Kholid menyebut keinginan Partai Nasdem soal cawapres Anies bukan berasal dari partai koalisi tidak adil bagi parpol yang memiliki kader potensial.

"Buat parpol yang punya kader yang bagus, yang berkualitas, tiba-tiba diisyaratkan enggak boleh maju sebagai cawapres. Tidak adil dong," ujarnya, kepada wartawan, Senin (24/10).

Meski demikian, PKS tidak masalah selama tokoh yang menjadi cawapres memiliki elektabilitas tinggi, memiliki kepemimpinan yang baik, dan bisa menyatukan koalisi dan bangsa.

PKS tidak mensyaratkan tokoh tersebut dari internal partai atau luar. "Kemarin kami tim kecil baru menentukan kriteria. Kalaupun Nasdem mengusulkan harus di luar parpol ya silakan diaspirasikan, tapi PKS tidak mensyaratkan itu," tukasnya.

Senada, Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarief Hasan mengungkapkan, pihaknya bakal menerima apabila Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tak dipilih untuk menjadi cawapres mendampingi Anies Baswedan. Namun ia menegaskan hal itu mesti disertai penjelasan yang logis dan realistis.

“Kalau ada calon yang lebih diyakini bisa memenangkan pasangan itu selain Anies-AHY, dengan alasan realistis dan faktual, tentu Partai Demokrat bisa legowo menerima,” paparnya, kepada Kompas.com, Senin (24/10).

Menurutnya, yang kemudian mesti dijawab adalah sebesar apa elektabilitas kandidat cawapres Anies selain AHY. “Apakah (elektabilitas-Red) cawapres tinggi, di atas Anies misalnya? Atau di atas AHY gitu?” ucapnya.

Ia menegaskan, capaian elektabilitas menjadi pertimbangan yang penting untuk meraih kemenangan pada pilpres 2024. Pertimbangan itu, lanjut dia, mesti dibahas intensif dengan dua parpol calon mitra koalisi Demokrat, yaitu Nasdem dan PKS.

Syarief menegaskan, pihaknya tidak akan langsung membatalkan pembentukan koalisi jika AHY dinilai tak mumpuni untuk mendampingi Anies.

“Enggak gitu dong (mundur). Kami harus duduk bareng, bicarakan, apa dasarnya? Ada enggak survei yang menyatakan pasangan ini dan itu bisa menang?” tuturnya.

Meski begitu, Syarief tetap berharap agar calon mitra koalisi mempertimbangkan pengusungan Anies-AHY. Sebab, Partai Demokrat punya kemampauan untuk membantu pemenangan Pilpres 2024.

“Tapi ingat, partai kami partai papan atas sekarang, dan itu memberikan kontribusi untuk pemenangan. Sangat perlu diperhitungkan,” tandasnya. (Kompas.com/Adhyasta Dirgantara/Tatang Guritno/Tribunnews/Reza Deni)