OPINI

Opini Edy Supratno: Mengembalikan Lambang Daerah Kudus

SEKITAR 2.500 tahun yang lalu, Pythagoras pernah berkata "diam adalah lebih baik daripada mengucapkan kata-kata yang tanpa makna.” Pesan tersebut memb

Editor: m nur huda
Tribun Jateng
Opini Ditulis oleh Edy Supratno (Dosen Sejarah STAI Syekh Jangkung Pati) 

Opini Ditulis Oleh Edy Supratno (Dosen sejarah STAI Syekh Jangkung dan pegiat sejarah Kudus)

TRIBUNJATENG.COM -  SEKITAR 2.500 tahun yang lalu, Pythagoras pernah berkata "diam adalah lebih baik daripada mengucapkan kata-kata yang tanpa makna.” Pesan tersebut membuat saya berhati-hati ketika ingin berbicara, termasuk yang akan saya sampaikan ini, yaitu perihal simbol-simbol di lambang daerah Kabupaten Kudus.

Sebenarnya saya mulai melupakan hal ini, sebab terkait simbol tersebut sudah pernah saya sampaikan di hadapan jurnalis dan politisi di kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kudus lima tahun lalu. Di saat saya berupaya melupakannya, tiba-tiba ada sesuatu yang membuat saya ‘obah’ lagi.

Sesuatu itu adalah tayangan pendek acara penghargaan Indonesia Awards 2022 di Jakarta, yang videonya beredar di grup WhatsApp. Ketika Bupati Kudus Hartopo tampil di ‘panggung’, ada satu hal yang mencuri perhatian saya, yaitu lambang Kabupaten Kudus yang terpampang di layar lebar. Karakteristik di lambang itu mirip dengan yang saya kritik pada Mei 2017.

Sejarah Lambang Daerah Kabupaten Kudus

Lambang daerah Kabupaten Kudus tertuang dalam Peraturan Nomor 5 Tahun 1969 yang terbit pada masa Bupati Kudus Saubari dan Ketua DPRD Gotong Royong Kudus H.A. Saleh Sjokoer. Peraturan tersebut terdiri atas lima bab dan sembilan pasal. Bersamaan dengan itu diterbitkan juga Peraturan Nomor 6/1969 tentang Penggunaan dan Pemakaian Lambang Daerah yang isinya terdiri atas tujuh pasal.

Secara berjenjang peraturan ini kemudian diajukan ke departemen dalam negeri melalui Gubernur Jawa Tengah Munadi pada Agustus 1969 untuk dapat pengesahan Mendagri. Sebulan berikutnya, Mendagri Amir Machmud mengesahkan sekaligus mengoreksi judul peraturan tersebut. Setahun berikutnya (1970) diterbitkan pula keputusan Bupati Kudus tentang Panji Daerah Kabupaten Kudus.

Produk-produk hukum ini, selain tersimpan di Kudus juga tertata rapi di Perpustakaan Universitas Leiden, Belanda. Sejak itulah Kabupaten Kudus memiliki lambang daerah. Sayangnya, lambang yang beredar beberapa tahun ini banyak yang tidak sesuai dengan produk hukum tersebut. Ketidaksesuaian itu meliputi warna, bentuk, dan jumlah.

Misalnya, di bagian yang menjelaskan tentang lambang daerah Kudus, di buku yang diterbitkan salah satu dinas di Kudus pada 2015, terdapat kata “20 lilin”. Saya sempat penasaran dan serius mencari di bagian mana letak simbol lilin di lambang daerah Kudus. Saya kemudian meyakini tulisan lilin adalah typo yang fatal. Sesuai Pasal 5 ayat (14) butir (d) semestinya kata lilin tertulis pilin. Yang dipilin adalah benang lawe. Simbol ini untuk menunjukkan bahwa Kudus adalah kota penghasil kain tenun. Adapun tentang jumlah 20 karena lambang ini lahir pada 20 Mei. Perhatikan di lambang yang beredar sekarang, bentuknya bukan seperti benang dipilin, tapi cenderung bulat seperti biji yang dirangkai.

Selain terkait bentuk pilinan yang aneh, hal lain yang berbeda adalah bentuk dan warna tebu. Dalam peraturan Nomor 5/1969, simbol tebu itu jumlah ruasnya ada enam dan daunnya berjumlah sembilan. Jumlah ruas dan daun ini memiliki makna tentang angka 69, tahun regulasi ini diterbitkan. Berbeda sekali dengan gambar tebu di lambang yang beredar sekarang.

Perbedaan berikutnya di dalam persoalan warna tebu. Di lambang yang beredar sekarang ini, jarang sekali saya menjumpai yang tebunya berwarna merah bata seperti ketentuan di Peraturan Nomor 5/1969. Dalam regulasi itu memang tidak dijelaskan tentang makna warna merah tersebut, tapi Supriadi Hartanto, dkk., dari Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara (2018) menyebutkan bahwa tebu merah rasanya lebih manis dan cocok ditanam di ketinggian tertentu. Besar kemungkinan tebu merahlah yang banyak ditanam di Kudus pada masa itu.

Mengapa tebu? Tumbuhan bernama Latin Saccharum officinarum L., ini memiliki sejarah panjang di Kudus. Tanaman ini telah dibudidayakan di Kudus sejak berabad-abad yang lalu. Sejarah mencatat ada 37 "pabrik gula” di Kudus, Pati, dan Jepara pada 1719 (Remmelink, 2002:176). Adanya pabrik tersebut menunjukkan kebudayaan terkait tebu sudah ada jauh sebelumnya.

Berikutnya, ketika pemerintah Hindia Belanda memberi peran besar kepada pihak swasta, di era ini pun tanaman tebu menjadi magnet yang kuat. Pada masa liberal itu di daerah Kudus berdiri beberapa pabrik gula yang dikelola investor swasta dari Eropa. Pabrik Gula Besito berdiri tahun 1835, PG Tanjungmojo tahun 1836, serta PG Rendeng tahun 1840. PG Tanjungmojo tercatat sebagai pabrik gula terbesar di Kudus pada masa itu.

Manisnya tebu dari Kudus benar-benar menggiurkan para pemodal. Pabrik gula itu menjadi daya tarik sehingga Anthony van Hoboken, dari kota Rotterdam, Belanda kepincut menanamkan modalnya di Hindia Belanda. Investor “balung gajah” ini terjun di bidang jasa transportasi kereta api yang menghubungkan pabrik gula ke pelabuhan. Perusahaan Samarang Joana Stoomtram-maatchappij (SJS) kemudian tercatat sebagai tram pertama di Hindia Belanda. Dari sinilah gula dari Kudus dan sekitarnya dikirim ke pelabuhan Semarang lalu go international ke Singapura, Jepang, Cina, Hongkong, hingga Arab Saudi.

Data-data di atas menjadi bukti bahwa simbol tebu di lambang daerah Kabupaten Kudus itu punya nilai historis yang kuat. Dua batang tebu di lambang itu untuk menceritakan bahwa di Kudus sejak dulu tebunya diolah menjadi gula tumbu (oleh rakyat) dan menjadi gula pasir (oleh negara).

Selain tebu, simbol yang berbeda berikutnya adalah jumlah gambar kapas (gambar berwarna putih). Di Peraturan Nomor 5/1969 sangat jelas disebutkan bahwa jumlah kapasnya 8 (delapan) sebagai simbol bulan kemerdekaan Indonesia, sedangkan di lambang yang beredar sekarang, masih dijumpai yang jumlah kapasnya sembilan. Tentu ini melenceng jauh dari filosofinya dan tidak jelas dasar pijakannya.

Walau demikian saya tetap berprasangka baik bahwa dipakainya lambang daerah Kudus yang tidak sesuai dengan Peraturan 5/1969, semata-mata karena faktor tidak tahu. Sebagai bupati dan ketua DPRD, Hartopo dan Masan tentu akan menghargai produk hukum para pendahulunya. Inilah saatnya lambang daerah Kabupaten Kudus dikembalikan sesuai Peraturan 5/1969. Tetapi jika ternyata tulisan kali ini pun tidak membawa perubahan, saya membayangkan Pythagoras akan berkata kepada saya begini, “aku bilang apa? Lebih baik diam daripada berbicara tanpa makna.” (*)

Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved