Fokus

Fokus: PHK dan UMK

PEMUTUSAN hubungan kerja (PHK) dan Upah Minimun Kabupaten/Kota (UMK) jadi isu dan berita hangat di bulan Oktober dan November ini. UMK biasanya diawal

Penulis: iswidodo | Editor: m nur huda
tribunjateng/bram
Iswidodo wartawan Tribunjateng.com 

Tajuk Ditulis Oleh wartawan Tribun Jateng, Iswidodo 

TRIBUNJATENG.COM - PEMUTUSAN hubungan kerja (PHK) dan Upah Minimun Kabupaten/Kota (UMK) jadi isu dan berita hangat di bulan Oktober dan November ini. UMK biasanya diawali dengan penetapan Upah Minumum Provinsi (UMP) yang diketok palu oleh Gubernur, 21 November. Sedangkan UMK akan ditetapkan 30 November.

UMP sering diambil dari angka terkecil pengajuan UMK kabupaten/kota. Baik UMP maupun UMK berlaku pada Januari tahun berikutnya. 

Awal November lalu, serikat buruh Jawa Tengah minta kenaikan upah sebesar 13 persen. Angka itu menggunakan perangkat perhitungan, didasarkan pada alasan bahwa tahun 2021 tidak ada kenaikan upah, sedangkan tahun 2022 hanya naik 1,09 persen, ditambah lagi angka inflasi yang tinggi.

Angka 13 persen dengan estimasi inflasi tahun 2023 sebesar 7-8 persen, dan proyeksi pertumbuhan ekonomi 4,8 persen. Sehingga kenaikan upah sewajarnya 13 persen. Demikian menurut serikat buruh atau konfedarasi pekerja.

Sedangkan pengusaha tetap konsisten mengikuti cara perhitungan upah mengacu pada UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja. Pada pasal 88C UU Cipta Kerja ayat (1) ditetapkan, Gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi (UMP).

Kenaikan upah yang dimaksud dalam UU Cipta Kerja adalah untuk pekerja yang baru masuk kerja. Dalam artian, masa kerjanya belum ada setahun. Upah minimum ini dibahas oleh dewan pengupahan sesuai PP nomor 36 tahun 2021.

Menurut Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Provinsi Jawa Tengah Frans Kongi formula tersebut sudah sehat. Bagus untuk pengusaha, buruh, dan perkembangan investasi.

Di sisi itu, ia menilai, pendapatan pekerja sendiri tidak hanya berpatok pada upah minimum. Menurutnya, pendapatan tetap disesuaikan dengan kondisi perusahaan. Gaji mereka sesuai dengan kondisi perusahaan itu. Sebab pengusaha harus menggaji orang sesuai kemampuannya, produktivitasnya. Jadi itu dirundingkan di dalam perusahaan sesuai dengan kemampuan.

Terkait dengan pemutusan hubungan kerja (PHK), pengusaha-pengusaha di Jawa Tengah berupaya agar tidak melakukan PHK. Meski sektor tekstil ada yang sudah merumahkan karyawannya. Tapi belum sampai pada PHK.

Padahal saat ini sedang ada ancaman resesi global. Negara-negara eropa yang dulu kaya, menjadi pangsa pasar ekspor tekstil, sepatu, furniture, alas kaki dan sebagainya, kini hanya sedikit yang masih terima kiriman barang dari Indonesia. Bukan karena kualitas barang tak bagus, melainkan benar benar mereka dalam kondisi terbatas. Mereka sedang ada masalah ekonomi sehingga produk buatan Indonesia tak bisa diekspor ke sana.

Negara ekonomi kuat seperti China, Amerika dan Eropa membatalkan sekitar 50 persen pemesanan produk dari Indonesia. Dan kondisi ekonomi dunia terus memburuk setelah Pandemi dan dampak perang Rusia-Ukrania. Diprediksi kebutuhan impor produk dari Indonesia ke negara-negara tersebut terus menurun. Diperkirakan Desember hanya order di bawah 10 persen dari semula 100 persen.

Akibatnya muncul pilihan sulit, industri tekstil orientasi ekspor terpukul. Mau nggak mau harus mengurangi karyawan atau merumahkannya demi keselamatan perusahaan. Fakta adanya PHK ini bukan untuk menakut-nakuti buruh yang menuntut kenaikan upah minimum.

Dalam hal ini Menkeu Sri Mulyani terus monitor perkembangannya dan mencari penyebab terjadinya badai PHK di industri tekstil. Karena berdasar data dari September ke September 2022 ekspor mengalami kenaikan antara 20-40 persen. (*/tribun jateng cetak)

Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved