FKUB Wonosobo 2022-2027 Dikukuhkan, Wujudkan Kehidupan Religius yang Damai di Masyarakat

TRIBUNJATENG.COM, WONOSOBO - Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Masa Bhakti 2022-2027 Kabupaten Wonosobo dikukuhkan langsung oleh Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat di Pendopo Bupati, Rabu (16/11/2022). 

Bupati Afif menuturkan, peran FKUB Wonosobo sangat penting sebagai wadah dan tempat dimana perbedaan-perbedaan dipersatukan tanpa harus saling meniadakan satu dengan yang lainnya, dan menjadi pilar bagi kokohnya Bhinneka Tunggal Ika.

”FKUB dituntut mampu membangun kebersamaan dan kekompakan dalam mengantisipasi serta mencegah terjadinya ekses negatif dari globalisasi yang dapat mengganggu kerukunan umat beragama dan bermasyarakat yang selama ini telah dibina,” kata Afif.

Bupati Afif berharap, FKUB semakin meningkatkan perannya dalam menjalin kerjasama dengan seluruh stakeholder guna menciptakan pemahaman antar umat beragama dan masyarakat, sehingga tercipta keharmonisan di masyarakat. 

“Susun program kerja yang mampu membuahkan hasil dan keluaran yang positif, lebih bermanfaat, menyentuh semua lapisan masyarakat, serta melahirkan generasi penerus bangsa yang lebih baik, kuat, dan berkualitas memahami, melaksanakan dan mendukung terbangunnya kerukunan,” tandas Afif.

Sementara itu, Ketua FKUB Wonosobo Zainal Sukawi yang baru saja dikukuhkan menyampaikan Forum FKUB Kabupaten Wonosobo hadir untuk membantu mewujudkan kedamaian, harmonisasi dan kehidupan religius di Kabupaten Wonosobo. 

FKUB Wonosobo bertekad merumuskan berbagai macam program dan aksinya, yang berbasis pada output dan outcome secara jelas sehingga seluruh kegiatannya dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam mengawal proses pembangunan di Wonosobo, FKUB memilih pendekatan dialog, harmoni dan sinergitas berlandaskan agama, melalui 4C yaitu, Critical Thinking, Collaboration, Communication, dan Creativity.
 
Dalam kegiatan tersebut juga turut dilaunching aplikasi DAMAI-MAS, yang merupakan aplikasi pelaporan data dan informasi potensi ancaman dalam memudahkan tim kewaspadaan dini daerah dalam mengambil kebijakan yang cepat dan tepat. (*)